Breaking News:

Omnibus Law Cipta Kerja

Pasal Tentang Pers di Omnibus Law Cipta Kerja Diminta Dihapus

Pada rapat itu, Dewan Pers dan AJI sama-sama meminta pasal terkait pers di RUU tersebut dicabut.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Aliansi Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/3/2020). Dalam aksinya, mereka menolak secara penuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai beberapa pasalnya menghilangkan hak-hak rakyat, serta mengabaikan banyak aspek dan hal demi mengutamakan kepentingan pengusaha. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kamis (11/6/2020).

Rapat mengagendakan pembahasan RUU Cipta Kerja terkait pasal tentang pers.

Pada rapat itu, Dewan Pers dan AJI sama-sama meminta pasal terkait pers di RUU tersebut dicabut.

"Usulan kami RUU Cipta Kerja menghapus yang berkaitan dengan pengaturan sektor pers," ucap Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya.

Perwakilan pers menyoroti sejumlah pasal yang sudah diatur dalam UU no. 40/1999 tentang Pers bersinggungan langsung dengan sejumlah pasal di Omnibus Law.

Baca: Baleg DPR Undang Dewan Pers dan AJI Bahas RUU Cipta Kerja

Yaitu pasal 11 dan 18 UU no.40/1999. Pasal 11 dalam UU Pers mengatur soal penanaman modal asing berbunyi:

"Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal".

Sementara di RUU Omnibus Law Cipta Kerja berubah menjadi:

"Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman moda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal".

Ketua AJI Abdul Manan dalam rapat itu tersebut mempermasalahkan kalimat 'pemerintah pusat mengembangkan usaha pers'.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved