Breaking News:

Terima 303 Laporan, KPK Ingatkan Pemda Evaluasi Kriteria Penerima Bansos

Dari total 303 keluhan yang diterima KPK melalui aplikasi JAGA Bansos, sebanyak 134 keluhan mengenai masyarakat yang tidak menerima bansos.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang disaksikan Komisioner KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Staf Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding (kedua kanan) dalam konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banyuasin, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/9/2016). Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan 6 orang, yaitu Pengusaha ZM dan K, Bupati Banyuasin YAF, Kasubag Rumah Tangga Dinas Pendidikan RUS, Kepala Dinas Pendidikan UU, dan KASI di Dinas Pendidikan Banyuasin STY dengan barang bukti uang pecahan dalam pecahan rupiah sebanyak 299 juta 800 ribu dan pecahan dolar AS sebanyak 11.200 atau setara dengan Rp 150 juta, dan uang yang disita dari tangan STY sebesar Rp50 juta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.

Hal ini disampaikan lantaran KPK kerap menerima keluhan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan meski telah terdaftar.

Dari total 303 keluhan yang diterima KPK melalui aplikasi JAGA Bansos hingga 12 Juni 2020, sebanyak 134 keluhan di antaranya mengenai masyarakat yang tidak menerima bansos, meski terdaftar.

"Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Minggu (14/6/2020).

KPK, kata Ipi, menyadari kesemrawutan penyaluran bansos karena data penerima bantuan yang masih harus terus dilakukan pembaruan.

Dikatakan, dengan kondisi pandemi corona atau Covid-19 seperti saat ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan perluasan dengan melakukan verifikasi dan validasi hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW.

"Untuk itu, Pemda perlu membuat kriteria masyarakat yang terdampak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan," katanya.

Baca: SBY: Ini Tahun yang Berat, Tahun Lalu Saya Ditinggal Istri, Setelah itu Ibunda, Sekarang Adik Ipar

Baca: Ucapan Dukacita Presiden Jokowi atas Berpulangnya Pramono Edhie Wibowo

Di sejumlah daerah, KPK menemukan kriteria yang dibuat terlalu luas, sehingga ketika dilakukan pemadanan dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam daftar.

KPK juga mendorong transparansi dalam penyaluran bansos dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved