Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran

Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Pra Kerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta.

Jumlah tersebut terdiri dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta.

Baca: 89 Persen Pelatihan Prakerja Tak Berbayar, Kemitraan Startup Disebut Sarat Konflik Kepentingan

Sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut:

- Pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%)

- Pencari kerja sebesar 244.531 (35%)

- Pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%)

- Pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).

Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta.

Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya.

Baca: KPK Sebut Pelatihan Program Kartu Prakerja Berpotensi Merugikan Negara

Kemudian, sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat.

Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 peserta yang berjumlah total Rp216.725 miliar.

Modul-modul pelatihan Kartu Pra Kerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis dan minat peserta yang beragam.

Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Pra Kerja.

Tujuan dibentuknya Program Kartu Pra Kerja awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, tetapi dalam proses penyusunannya, terjadi situasi kedaruratan yakni pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain.

Baca: Ekonom: Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Fokus pada Peningkatan Kompetensi Masyarakat

Kondisi itu membuat semua kebijakan, program dan kegiatan pemerintah perlu disesuaikan, termasuk dengan program Kartu Pra Kerja.

Fokus program tertuang ke dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona dan bagian dari mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, khususnya aspek sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, program Kartu Pra Kerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos.

(Tribunnews.com/Maliana)