PPP Setuju Pelaksanaan Pilkada Tidak Bersamaan dengan Pemilu Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra sempat menyinggung wacana pemilu serentak tahun 2024 yang akan diundur ke tahun 2027.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan partainya telah sepakat untuk tidak menyelenggarakan pilkada bertepatan dengan pemilu nasional.

"Pada intinya sepakat (pilkada) untuk tidak diserentakkan dengan pemilu nasional di tahun yang sama," ujar Arwani ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (24/6/2020).

Dia mengatakan pemilu serentak di tahun yang sama akan lebih memudahkan dari segi efisiensi dan efektivitas.

Namun dalam praktiknya banyak ditemui kesulitan.

"Kalau kita lihat praktik di 2019, minus (tanpa, - red) pilkada saja kita sudah mengalami banyak kesulitan, kerepotan yang dialami oleh baik penyelenggara, kontestan serta masyarakat," kata dia.

• Baca: Soal Wacana Pemilu 2024 Diundur ke 2027, Komisi II DPR Minta KPU Fokus Urus Pilkada

"Kesulitan dalam arti yang seluas-luasnya. Termasuk juga faktor keselamatan. Jadi berdasarkan atas pertimbangan itu maka bagi Fraksi PPP pilkada tidak harus dilakukan di tahun 2024," imbuhnya.

Arwani juga menyinggung bahwa ada basis konstitusi yang berbeda antara pemilu nasional dengan pilkada.

Menurutnya pilkada memiliki faktor karakteristik atau ciri khas daerah yang membedakan dengan daerah yang lain.

"Jadi menyerentakkan dalam satu waktu pelaksanaan pilkada seluruh Indonesia itu ya berpotensi untuk menafikkan atau mencabut karakteristik daerah masing-masing," jelas Arwani.

"Kalaupun toh nanti keserentakan itu masih dianggap penting, maka pola keserentakannya bisa per provinsi. Atau dicari pola-pola kesamaan ciri khas daerah atau pola yang sama, sehingga kebutuhan untuk menyerentakkan itu menjadi betul-betul memunculkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan," tandasnya.