Breaking News:

Virus Corona

Anggaran Kemenag RI Dinilai Tidak Berpihak pada Pondok Pesantren

Kurang lebih 27 ribu ponpes sangat terdampak pandemi Covid-19 sehingga perlu ada perhatian khusus

Fransiskus Adhiyuda/tribunnews.com
Yandri Susanto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengkritik anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang tak berpihak pada pondok pesantren (ponpes).

Hal ini disampaikan Yandri kepada Menteri Agama Fachrul Razi dalam rapat kerja, Jumat (26/6/2020).

Yandri mengatakan kurang lebih 27 ribu ponpes sangat terdampak pandemi Covid-19 sehingga perlu ada perhatian khusus.

"Kalau pemantauan kami langsung, mereka bayar listrik saja susah. Guru-guru yang mengajar di ponpes, seluruh pihak yang terlibat termasuk tukang kebersihannya, sekarang makan saja susah. Lain-lain susah karena pemasukan tidak ada," ujar Yandri, kepada Menag, Jumat (26/6/2020).

Baca: Yandri Susanto : Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Sebuah Kezaliman

Baca: Bocah 12 Tahun Positif Corona, Wali Kota Solo: Mungkin 15 Tahun ke Bawah Tak Boleh ke Pasar atau Mal

Politikus PAN itu juga menyinggung kondisi lima juta santri yang turut terdampak pandemi. Pasalnya banyak ponpes yang kemudian menghentikan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

"Tapi bukan hanya ponpes yang terdampak, tapi santrinya bagaimana, akhlak dan pembelajarannya dan sebagainya," ungkapnya.

Yandri pun meminta Fachrul bersama kementeriannya untuk melakukan refocusing anggaran tahun 2020 yang sedang berjalan bagi ponpes, mengingat jasa ponpes yang sangat besar.

"Bahwa ponpes harus betul-betul kita layani dengan baik semaksimal mungkin sesuai kemampuan keuangan negara. Mungkin ada hikmah Covid-19 ini, kita dinanti oleh seluruh ponpes di Tanah Air untuk hadir," kata dia.

"Mungkin selama ini kita belum terlalu berpihak anggarannya. Maka harapan kami, ponpes yang luar biasa jumlah besarnya dan memasuki new normal masih banyak persoalan di bawah. Seperti masker tidak punya, hand sanitizer tidak ada, rapid test tidak ada biaya, semoga Pak Menteri mencari solusi terbaik," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved