Breaking News:

Virus Corona

Perppu Covid-19 Dinilai Ikut Mengebiri UU Desa

Berlakunya UU itu dinilai menjadi omnibus law yang mengebiri sejumlah UU. Salah satunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

KOMPAS/WAHYU PUTRO A
Ilustrasi sidang MK. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berlakunya UU itu dinilai menjadi omnibus law yang mengebiri sejumlah UU.

Salah satunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

Berlakunya UU 2/2020 akan menghilangkan sebagian hak perangkat desa.

Itu seiring tidak berlakunya pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang diantaranya mengatur tentang Dana Desa sebagai bagian dari sumber pendapatan desa dari APBN.

"Undang-undang yang masuk ke dalam UU (Corona) itu dianggap tidak berlaku, bakal menghilangkan (hak keuangan ) perangkat desa dan Kepala Desa ," kata pakar hukum Ahmad Yani, Minggu (28/6/2020).

Baca: Permohonan Perppu Corona Tak Diterima MK, Ini Penjelasannya

Perangkat desa itu terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan pegawai desa lainnya tidak terkecuali semua yang selama ini menerima honor dari Dana Desa.

Diantaranya guru TKA/PAUD/TPQ, PPKBD sub PPKB, kader posyandu. Selama ini perangkat desa, sebagaimana PP 11/2019 penghasilan perangkat adalah 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dan salah satu sumber keuangan APBDes adalah Dana Desa (50-60 persen).

Berhentinya pembangunan di desa dan hilangnya sebagian hak perangkat desa itu merupakan implikasi dari pasal 28 ayat (8) UU Corona.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved