Mantan Pimpinan KPK Ajak Warga Ikut Awasi Pengelolaan Dana Desa

Mantan Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengajak warga desa untuk aktif dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Adi Suhendi
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Laode M Syarif 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengajak warga desa untuk aktif dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

Menurut Laode, dibutuhkan penguatan oleh warga desa agar pemanfaatan Dana Desa tidak diselewengkan aparat desa.

"Itu tidak akan ada manfaatnya kalau masyarakat tidak desa menjaga dana desanya, karena kepala desa cenderung mengambil hati dengan membagi-bagi biasanya, oleh Karena itu maka mereka diam saja. Harus ada penguatan," ujar Laode dalam diskusi webinar Kongres Kebudayaan Desa, Rabu (1/7/2020).

Baca: Mantan Pimpinan KPK: Dana Desa Rawan Penyelewengan, Pengawasan Pun Sulit

Laode mengatakan potensi korupsi rentan terjadi ketika kepala desa mendapatkan kuasa untuk mengelola anggaran hingga Rp 1 miliar pertahun.

"Ketika kepala desa diberi kekuasaan untuk mengelola Rp1 miliar per tahun maka ada gula ada semut, ada uang ada apa? Itu perlu kita pikirkan, Apakah orang desa jujur, mandiri, itu benar-benar masih ada atau tidak," kata Laode.

Baca: Mendes: Dana Desa Jangan Hanya Dirasakan Elite Desa

Menurut Laode, perilaku warga desa sama saja dengan masyatakat kota yang bakal tergiur dengan uang dalam jumlah besar termasuk Dana Desa.

Dirinya berharap seluruh pemangku kepentingan mencari formulasi untuk pengawasan Dana Desa agar akuntabilitasnya terjamin.

"Menurut saya sebagai orang desa perilaku orang desa sama saja orang kota. Kalaupun ada masih, kita saling kenal mengenal kita saling bertukar makanan. Tetapi kalau soal kejujuran, kejujuran orang desa dan orang kota mungkin sama saja. Ini observasi saya sebagai orang desa," kata Laode.

Ciri-ciri Pengelolaan Dana Desa yang Tidak Efektif dan Transparan

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan terdapat sejumlah ciri-ciri pengelolaan Dana Desa yang tidak efektif dan transparan.

Budi Arie mengatakan dirinya mendapatkan ciri-ciri tersebut setelah melakukan pengamatan terhadap sejumlah desa selama dirinya menjabat sebagai Wamendes PDTT.

"Ini ketika kita berkunjung ke sebuah desa maka kita bisa lihat ini ciri-ciri desa yang sangat tidak efektif dan sangat tidak transparan," ujar Budi Arie dalam diskusi webinar Kongres Kebudayaan Desa, Rabu (1/7/2020).

Baca: Wamendes: Anak Muda yang Inovatif jadi Prasyarat Kemajuan Desa

Ciri-ciri pertama adalah tidak adanya papan proyek pada pengerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved