Breaking News:

Kartu PraKerja

KPK Minta Program Kartu Prakerja Diperbaiki Sesuai Rekomendasi

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap program Kartu Prakerja diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi sebelum kembali dijalankan.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan, Dalam kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan kepada Menko Perekonomian, KPK menemukan permasalahan terkait empat aspek dalam tata laksana program yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan program.

Keempat aspek itu meliputi proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

"Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020," kata Ipi dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020).

Baca: Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Melalui Digitalisasi Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

Namun, dalam situasi pandemi Covid-19, Ipi mengatakan program Kartu Prakerja kemudian diubah menjadi semi-bantuan sosial.

"Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan," kata dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Di dalam pasal 31 A aturan baru tersebut diatur mengenai pemilihan platform digitaldan lembaga pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut tidak tertuang di dalam aturan sebelumnya.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved