Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Cegah Kasus Djoko Tjandra Terulang, Ahmad Sahroni Minta Imigrasi Perbaiki Sistem

perbaikan ini perlu dilakukan untuk memastikan kasus buronan Djoko Tjandra tidak terulang lagi dikemudian hari.

Tribunnews.com/Igman Ibrahim
Ahmad Sahroni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pentingnya perbaikan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kementerian Hukum dan HAM. 

Menurutnya, perbaikan ini perlu dilakukan untuk memastikan kasus buronan Djoko Tjandra tidak terulang lagi dikemudian hari.

“Saya tidak menanyakan tentang Djoko Tjandra, itu terlalu mumet. Saya hanya ingin mempertanyakan tentang perbaikan sistem yang waktu Februari bapak akan memperbaiki untuk sistem WNA,” ujar Sahroni saat rapat Komisi III dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, komplek Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Baca: Politikus Demokrat: Djoko Tjandra Dikasih Karpet Merah oleh Pemerintah

Sahroni menilai, perbaikan sistem tersebut harus segera dilaksanakan karena akan memberikan informasi terkait data warga negara asing saat masuk dan keluar Indonesia. 

Selain itu, kata Sahroni, sistem itu juga dapat mengetahui jika WNA melakukan overstay atas izin tinggal yang dimilikinya di Indonesia.

“Menurut saya kita tidak mau cuma ngeributin soal keluar masuk, tapi yang juga kita perlukan adalah penguatan sistem untuk mengawasi WNA yang sudah ada, misalnya kalau mereka overstay,” paparnya. 

Selain itu, Sahroni juga menyorot terkait data di Imigrasi atas nama-nama terpidana yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan dicekal oleh sistem keimigrasian.

“Kedua saya mau bertanya, ada berapa banyak orang narapidana yang sidangnya dinyatakan sudah selesai, lalu sudah ada putusannya, tapi belum masuk DPO? Karena menurut data yang saya punya, terdapat 39 nama buronan yang ternyata statusnya belum DPO jadi belum dicekal dalam sistem imigrasi,” paparnya. 

Sahroni menyebut, jika hal ini benar adanya, maka penemuan ini menunjukkan belum adanya sistem informasi terpadu antara sistem imigrasi dan supporting unitnya.

“Kalau benar begini maka hal ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme terpadu dalam penanganan buronan antara aparat penegak hukum dan supporting unitnya. Kalau bapak memang perlu support, atau ada kekurangan anggaran, silakan diajukan,” tutur politikus NasDem itu.

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved