TOPIK
Kasus Djoko Tjandra
-
Propam Polri masih menyiapkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Napoleon Bonaparte usai dinyatakan inkrah terkait kasus suap Djoko
-
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte masih berstatus anggota Polri aktif.
-
"Betul, eksekusi dari jaksa," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (16/11/2021).
-
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang tersangkut kasus suap red notice Djoko Tjandra.
-
Mantan Kadiv Hubinter Polri itu kini belum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) meski kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).
-
Irjen Pol Napoleon Bonaparte masih belum dipecat dari korps Bhayangkara meskipun kasasinya telah ditolak oleh Mahkamah Agung
-
Napoleon Bonaparte masih ditahan di Rutan Bareskrim Polri belum dipindahkan ke lapas, meski kasasinya ditolak MA.
-
Bareskrim Polri berencana memindahkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Cipinang.
-
Kabareskrim tengah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait rencana pemindahan Irjen Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang.
-
Napoleon dinilai sedang memaksakan kehendaknya dengan berusaha menyeret-nyeret pihak lain dalam kasus yang diciptakan dirinya sendiri.
-
Berikut ini kronologi Irjen Napoleon Bonaparte kembali berulah. Ia disebut-sebut mengancam akan membunuh Tommy Sumardi.
-
Berikut ini kronologi Irjen Napoleon Bonaparte kembali berulah. Ia disebut-sebut mengancam akan membunuh Tommy Sumardi.
-
Polri meminta terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi untuk melapor dugaan kasus ancaman pembunuhan yang dialaminya
-
Dalam rekaman yang beredar itu, Napoelon diduga tengah berbincang dengan Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo.
-
Mabes Polri respons surat terbuka Napoleon yang mengaku bukan koruptor serta tengah diperalat oleh seseorang
-
Kurniawan menyebut, saat ini SKT untuk MAKI masih dalam pengurusan perpanjangan setelah masa berlakunya habis sejak 2010 silam.
-
Keputusan itu dijatuhkan hakim karena MAKI dan LP3HI dinyatakan tidak memikiji legal standing atau kedudukan hukum.
-
Dalam persidangan yang digelar Rabu (29/9/2021) siang, gugatan MAKI tidak diterima oleh Hakim tunggal Morgan Simanjuntak.
-
Kristianto mengatakan setidaknya ada 9 dokumen atau bukti surat yang diserahkan pihaknya kepada Majelis Hakim dan pihak pemohon.
-
Kristianto mengatakan, dengan dihadirkannya Nurul Ghufron dalam sidang esok dikhawatirkan dapat membawa persidangan itu tidak terarah.
-
(MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), berharap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dapat hadir dalam sidang lanjut
-
Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte dari hasil suap penghapusan red
-
(PN) Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
-
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, guna mengungkap sosok tersebut, KPK hanya perlu memanggil 3 orang.
-
(KPK) menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap sosok King Maker dalam kasus suap eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan fatw
-
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
-
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya siap membongkar sosok King Maker dalam kasus yang melibatkan Pinangki dan Djoko Tjandra tersebut.
-
Dalam gugatannya, MAKI tuding KPK hentikan penyidikan perkara suap eks jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa untuk bebaskan Djoko Tjandra.
-
KPK hormati pengajuan praperadilan yang diajukan MAKI atas penghentian supervisi dan penyidikan orang yang dianggap sebagai king maker di kasus Djoko.
-
Gugatan ini terkait langkah KPK menghentikan supervisi dan pengusutan sosok "King Maker" dalam sengkarut skandal Djoko Tjandra.
