Hadapi Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi Dinilai Tepat Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo membuat tim pemulihan ekonomi nasional dan penanganan corona, dinilai sudah tepat serta menunjukkan kepekaan pemerintah menghadapi ketidakpastian ke depan.

Dewan Pakar Indonesia Maju Institute Lukman Edy menjelaskan, paling tidak ada dua persoalan besar yang dihadapi bangsa pada saat ini.

Pertama, pandemi Covid-19 yang belum tentu kapan akan berakhir. Di mana, seluruh negara meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan munculnya pandemi jilid II yang lebih parah.

Baca: Hasil Survei Indikator: 64,8 Persen Responden Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Kedua, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, karena hampir semua negara mengalami pertumbuhan negatif.

"Terhadap dua persoalan besar tersebut, maka yang akan dihadapi adalah kenyataan Indonesia menghadapi ancaman dua krisis sekaligus, yaitu krisis kesehatan dan krisis Ekonomi," kata Lukman dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Lukman juga menyinggung soal statemen Presiden Jokowi dalam minggu-minggu terakhir ini, yang memperlihatkan kerisauan dan sensitifitasnya terhadap keadaan.

Baca: Cerita di Balik Foto Viral Pertemuan Pertama Jokowi dan Sri Mulyani di Solo Tahun 1998 Lalu

"Pertama, kemarahan beliau di sidang kabinet karena melihat para pembantunya yang belum sejiwa dengannya dalam menghadapi krisis. Ada yang serius tapi banyak yang santai saja," ujarnya.

Kedua, ketika Presiden Jokowi pidato di depan para gubernur, yang mengingatkan keseriusan kepala daerah dalam menangani pandemi.

"intinya Jokowi ingin, apa yang beliau ucapkan minggu-minggu terakhir ini, juga di eksekusi. Beliau tidak ingin hanya didengar tapi tidak dilaksanakan," ujarnya.

Terkait penunjukkan Erick Thohir menjadi Menteri BUMN Erick Thohir menjadi ketua pelaksana kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luman menilai Jokowi melihat sosok Menteri BUMN itu dapat bekerja cepat, kreatif, dan tidak bertele-tela menghadapi krisis.

"Jokowi merasakan ada frekuensi yang sama dengan beliau soal sensitifitas Erick Tohir dalam menghadapi krisis kesehatan dan sekaligus krisis ekonomi sekarang ini," ujarnya.

Lukman berpesan, Erick ke depan harus cepat menginventarisasi permasalahan yang ada dan menyiapkan payung-payung hukum yang menghambat kerja penanganan ekonomi nasional dan penanganan pandemi corona.

"Banyak mekanisme pembuatan payung hukum yang bisa ditempuhnya. Mulai dari Permen, Perpres, atau Peraturan Pemerintah bahkan Perpu sekalipun bisa ditempuh.

Kemudian, Erick juga perlu menyiapkan standar operasional prosedur baru di semua sektor menghadapi adaptasi kebiasaan baru.

"Ia harus dapat memastikan kelembagaan pemerintah agar semua mempunyai frekuensi sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi" pungkasnya. (*)