Breaking News:

Soal Delapan Tuntutan KAMI, Begini Respon Pimpinan DPR

penyampaian pendapat telah dijamin dan diatur Undang-Undang Dasar agar naskah yang diungkapkan tidak kebablasan.

Chaerul Umam/tribunnews.com
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan delapan tuntutan kepada penyelenggara negara dalam menyikapi kondisi bangsa pada saat ini. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyampaian pendapat telah dijamin dan diatur Undang-Undang Dasar agar naskah yang diungkapkan tidak kebablasan.

"Sepanjang sesuai dengan koridor yang berlaku, saya pikir silahkan saja para tokoh membuat kritik membangun terhadap pemerintah," papar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Ratusan orang hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa (18/7/2020).

Baca: Pengamat Ini Nilai Tuntutan KAMI ke Pemerintah Terkesan Masih Mengawang dan Abstrak

Baca: Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina untuk Indonesia Pastikan Tak Ada Motif Politik

Mantan Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsuddin dan selaku deklator KAMI mengatakan, KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Adapun tokoh yang tergabung dalam KAMI yaitu Refly Harun, Marwan Batubara, Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri, Bachtiar Chamsyah, Rochmat Wahab. 

Kemudian, Ahmad Yani, Ichsanudin Norsy, Said Didu, Habib Muhsin Alatas, Rocky Gerung, Laode Kamaluddin, MS Kaban, dan lain-lainnya.

Berikut delapan tuntutan lengkap KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved