Anggota DPR RI Soroti Penyerangan Polsek Ciracas: Beri Apresiasi Pemerintah tetapi Ada Catatan

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ikut menyoroti soal penyerangan Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur.

Seperti diketahui penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu (29/8/2020) dini hari.

Dan rupanya kejadian senada juga belum lama terjadi yakni pada tahun 2018 di Polsek Ciracas.

Di mana tahun 2018 silam, sekitar 200 orang masuk ke markas polisi tersebut dan merusak serta menyerang.

Mereka diduga datang untuk mencari tahu perkembangan kasus pemukulan terhadap anggota TNI oleh juru parkir di pertokoan Arundina, Ciracas.

Dan kini soal penyerangan yang dilakukan di tahun 2020 ini, TNI telah memeriksa 12 orang, bahkan memberikan sanksi yang berat.

Kata Anggota DPR RI

Bobby Adhityo Rizaldi Anggota Komisi 1 DPR RI menyebut setelah era reformasi setidaknya sudah terjadi belasan atau dibawah 20 konflik TNI dengan Polri di lapangan.

"Tapi setelah dilihat memang ada benang merahnya, rata-rata yang berkonflik memang di level Bintara dan Tamtama tidak pernah ada konflik di level perwira," katanya dilansir Tribunnews.com, dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (1/9/2020).

Pihaknya juga memberikan apresiasi terkait langkah yang sudah dilakukan TNI, di mana telah memberikan hukuman tegas terhadap tersangka.

"Kami mengapresiasi adanya hukuman yang menurut saya sangat berat untuk seorang prajurit yakni dikurung penjara, diminta ganti rugi, bahkan hingga sampai dipecat."

"Saya rasa ini hukuman yang sangat berat," ujarnya lagi.

Baca: Tegas, Ini Daftar Prajurit TNI yang Kena Sanksi KSAD Andika Perkasa, Ada yang Gara-gara Ulah Istri

Baca: POPULER NASIONAL: BLT Rp 600 Ribu Cair Lagi | Daftar Anggota TNI yang Disanksi KSAD Andika Perkasa

Baca: TNI AD Mulai Ganti Kaca Gerobak yang Dirusak Oknum Anggotanya, Pedagang Mulai Kembali Berjualan

Bobby juga mengatakan hal itu perlu ditindaklanjuti dengan regulasi regulasi di bawah undang-undang TNI.

Karena menurutnya selama ini dari Pemerintah RI ada semacam keengganan untuk mengatur lebih detail mengenai TNI.

Khususnya disektor operasi militer selain perang (OMSP).