Breaking News:

DPR RI Diminta Cermati Draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang Belum Jawab Sejumlah Persoalan

DPR RI diminta mencermati draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang disebutnya belum menjawab sejumlah persoalan terkait masyarakat adat.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Peserta memakai pakaian tradisional sejumlah daerah sebelum mengikuti parade kain nusantara, di Jakarta, Minggu (27/8/2017). Parade kain tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), serta Komnas HAM untuk memperingati HUT ke 72 RI. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta DPR RI untuk mencermati draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang disebutnya belum menjawab sejumlah persoalan terkait masyarakat adat.

Diketahui, delapan fraksi di DPR RI telah sepakat terkait harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9).

"Draft RUU Masyarakat Hukum Adat yang ada saat ini perlu dicermati, karena belum menjawab persoalan-persoalan, bahkan berbahaya bagi keberadaan masyarakat adat. Contohnya pengaturan tentang evaluasi masyarakat adat," ujar Rukka, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (12/9/2020).

Rukka mengatakan pengaturan soal evaluasi masyarakat adat justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mengakui keberadaan masyarakat adat.

Baca: Komnas HAM Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Segera Dibahas dan Disahkan DPR

Baca: Demokrat: RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi Hadiah Selama 75 Tahun RI Merdeka

Dia menjelaskan bahwa masyarakat adat punya asal-usul, sudah ada sebelum negara ini ada, tidak dibentuk oleh negara. Dan pasal-pasal evaluasi dapat menjadi alat untuk menghapus status masyarakat adat berikut dengan hak-haknya.

"RUU sepertinya ketika dibuat ternyata sudah punya niat untuk menghapus. Pasal tentang evaluasi masyarakat adat itu sangat tidak tepat, bahkan berbahaya," kata dia.

Selain itu, Rukka menyebut salah satu letak persoalan masyarakat adat selama ini adalah sektoralisme dalam pemerintahan. Dimana kementerian-kementerian tidak saling mendengar, tidak saling berbicara sehingga tidak ada sinkronisasi, apalagi koordinasi.

"Masyarakat adat jadi korban sektoralisme. Masyarakat adat seperti bola, yang dipingpong kesana kemari. Seperti terperangkap dalam rumah besar, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tidak ada pilihan," ungkap Rukka.

Rukka mencontohkan korban sektoralisme adalah kriminalisasi terhadap Effendi Buhing, Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, yang belakangan ini menjadi viral di seluruh media. Dalam kasus itu, mereka mengadu kemana-mana namun tak jua mendapat solusi. Sehingga menurut Rukka persoalan sektoralisme ini harus dibereskan dalam UU Masyarakat Hukum Adat.

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Anita K Wardhani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved