AHY: Jangan Sampai Karena Pilkada, Muncul Klaster Baru Covid-19 di Daerah
AHY meminta calon kepala daerah dari Demokrat untuk disipilin menerapkan protokol Covid-19 secara ketat di setiap tahapan Pilkada SSerentak 2020.
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta calon kepala daerah dari Demokrat untuk disipilin menerapkan protokol Covid-19 secara ketat di setiap tahapan Pilkada SSerentak 2020.
"Jangan sampai karena Pilkada, justru menciptakan klaster-klaster baru Covid-19 di berbagai daerah," kata AHY dalam siaran tv nasional, Jakarta, Jumat (25/9/2020).
AHY berharap setiap pasangan calon kepala daerah membuat materi kampanye yang difokuskan untuk menjelaskan kepada masyarakat, terkait solusi mengatasi krisis pandemi dan ekonomi di daerahnya.
Baca: AHY Minta Pemerintah Lakukan Testing Masif Agar Indonesia Lepas dari Covid-19
"Berkompetisilah secara sportif dan beretika. Raihlah kemenangan, tanpa harus mencabik-cabik pondasi kebangsaan," ucapnya.
Jika pasangan calon yang diusung Demokrat terpilih menjadi pemenangnya, AHY meminta untuk bekerja amanah, efektif, dan menghadirkam hal konkret kepada masyarakat.
Baca: Tiga Pesan AHY Untuk Kader Demokrat Hadapi Pandemi Covid-19
"Jangan obral janji, tapi buktikan dengan kerja dan hasil yang nyata. Demokrat harus berkoalisi dengan rakyat, serap dan dengarkan suara rakyat," kata AHY.
4 Alasan Presiden Jokowi Tetap Lanjutkan Pelaksanaan Pilkada
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 .
Pertama, menurut Mahfud yakni menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih sesuai dengan agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Kedua, pandemi Covid-19 belum bisa diketahui kapan akan berakhir.
Baca: Anggaran Melonjak Rp 20,46 Triliun Jika Pilkada Serentak Jadi Digelar
Karena itu, apabila Pilkada ditunda sampai Pandemi selesai, maka akan menimbulkan ketidakpastian.
"Karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 akan berakhir. Di negara-negara yang serangan Covid-19 lebih besar seperti Amerika sekalipun Pemilu juga tidak ditunda. diberbagai negara juga berlangsung, pemilu tidak ditunda," kata Mahfud MD saat membuka rapat koordinasi bersama KPU dan seluruh Sekjen partai politik, Selasa (22/9/2020).
Ketiga, Presiden juga menurut Mahfud tidak ingin daerah yang menggelar Pilkada hanya dipimpin pelaksana tugas alias Plt dalam waktu bersamaan.
Baca: KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU Tentang Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid-19
Karena Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan strategis.