Breaking News:

Komnas Perempuan: RUU Cipta Kerja Menurunkan Standar Perlindungan terhadap Buruh Perempuan

Tiasri mengatakan penurunan standar perlindungan terhadap buruh perempuan juga terlihat dari pasal yang mengizinkan penambahan waktu kerja.

Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
ilustrasi: Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah melakukan demo di depan halaman Kantor Dewan Provinsi Jateng yang intinya 'Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja' yang justru isinya mendegradasi kesejahteraan buruh, Selasa (25/08/20). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Tiasri Wiandani menilai, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menurunkan standar perlindungan terhadap buruh perempuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, hal tersebut terlihat dalam sejumlah pasal yang dituangkan di klaster ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Kontroversi RUU Ciptaker: Percepatan Ekonomi dan Rasa Keadilan Sosial', Minggu (4/10/2020) malam.

Baca: Politikus Demokrat Sebut Pembahasan RUU Cipta Kerja Ibarat Ibu Hamil yang Dipaksa Melahirkan

"Di klaster ketenagakerjaan, saya rasa, bagaimana penurunan perlindungan bagi hak buruh, terutama buruh perempuan, karena ada beberapa hak khususnya yang diatur UU Ketenagakerjaan tentang hak perempuan menjadi menurun," kata Tiasri.

Baca: Buruh Bakal Dibayar Lebih Rendah di RUU Cipta Kerja? Begini Penjelasannya

Baca: Tolak RUU Cipta Kerja, Politikus Demokrat: Jangan Korbankan Rakyat Demi Investasi

Dia mencontohkan satu di antara pasal yang menurunkan standar perlindungan buruh adalah terkait cuti haid.

Menurutnya, salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh

"Sedangkan di UU Ketenagkerjaan, cuti haid diberikan dua hari, mendapatkan upah penuh dan jadi tanggung jawab perusahaan membayarkan pekerja perempuan yang cuti haid," ucapnya.

Lebih lanjut, Tiasri mengatakan penurunan standar perlindungan terhadap buruh perempuan juga terlihat dari pasal yang mengizinkan penambahan waktu kerja.

Menurutnya, pemberian kewenangan bagi perusahaan untuk menambah waktu kerja buruh membuktikan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker telah mengabaikan kesehatan reproduksi perempuan.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved