UU Cipta Kerja
Temui Demonstran UU Cipta Kerja, Ganjar ke Kantor Polisi, Ridwan Kamil Kirim Surat, Kemana Khofifah?
Gelombang aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja digelar di sejumlah daerah Kamis (8/10/2020).Nah, bagaimana sikap para kepala daerah menghadapi aksi
"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.
Hujan-hujan temui demonstran dan sampaikan pesan ini
Adapun di sekitar Gedung Sate, ribuan orang berunjuk rasa pada Kamis (8/10/2020).
Dalam kondisi hujan, Ridwan Kamil menemui para demonstran.
Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.
"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Gubernur.
Emil meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.
"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh. Saya titip suarakan apa pun, tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelas dia.

Ganjar Datangi Demonstran di Kantor Polisi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi demonstran yang diamankan di Mapolrestabes Semarang karena diduga merusuh saat berlangsung unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja.
Ganjar tiba di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam, dengan mengenakan jaket, topi, dan masker.
Saat ditanya Ganjar, buruh yang diamankan mengaku ikut unjuk rasa karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.
Ditemui sebelum meninggalkan Mapolrestabes Semarang, Ganjar mengatakan demonstrasi yang berakhir rusuh itu sebenarnya bisa dihindari jika kedua belah pihak mau mengedepankan komunikasi.
Dia juga prihatin karena ada siswa SMA dan SMK yang turut terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar.