Sekjen PDIP Soal Heboh RUU Cipta Kerja-Pandemi, Ada Yang Tak Sabar Nunggu Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- LOLOSNYA Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR pada 5 Oktober 2020 lalu memicu demonstrasi di sejumlah kota. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) banyak dituding sebagai
pihak yang mendorong disahkannya undang-undang tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut ada pihak yang mendorong aksi anarkis menolak RUU Omnibuslaw tersebut.

"Ada pihak-pihak yang memanas-manasi karena kepentingan politik 2024 (Pemilihan Presiden 2024). Ini yang sangat disayangkan. Mari kita tingkatkan
dialog,"ujar Hasto dalam wawancara ekslusif dengan Tribun Network di Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut Hasto, manakala tidak setuju pada undang-undang tersebut bisa melalui mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Prabowo Subianto: Yang Demo Belum Baca Omnibuslaw!

"Undang-undang itu ingin memberikan kepastian baik kepada investor maupun para pekerja. Dikatakan tidak ada pesangon, buktinya ada. Tidak ada cuti, buktinya ada. Mari kita lihat secara jernih dan kemudian kita awasi bersama-sama implementasi UU tersebut," ucapnya.

Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Hasto Kristiyanto.

Tanya: Bagaimana Anda melihat demonstrasi di berbagai kota yang menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR?

Jawab: Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Masyarakat yang mengekspresikan dan menyampaikan pendapatnya itu dijamin konstitusi.

Namun PDI Perjuangan sangat prihatin ketika ada pihak-pihak yang
merusak sarana publik.

UU itu yang terpenting di tingkat implementasinya dan sangat ditentukan oleh semangat penyelenggara negara.

Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin kan berasal dari rakyat, sehingga PDI Perjuangan yakin beliau-beliau dalam menjalankan UU Cipta Kerja itu bertumpu pada kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: KSPI Mengaku Tak Tahu Latar Belakang FPI serta PA 212 Demo UU Cipta Kerja

Ada perbedaan itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai merusak dan memecah persatuan bangsa, apalagi ada pihak-pihak yang memanas-manasi karena kepentingan politik 2024. Ini yang sangat disayangkan.

PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah Jokowi, akan terus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat khususnya para mahasiswa dan buruh.

PDI Perjuangan sering menyatakan diri sebagai partai wong cilik. Namun banyak orang menilai isi dari UU Cipta Kerja itu tak berpihak pada wong cilik terutama soal pesangon, dan perlindungan buruh. Bagaimana menurut Anda?

Ya itu kan bagian dari isu yang dimainkan secara massif, tujuannya memang mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Mereka punya target maksimum, minimum. Target minimum adalah menciptakan suatu instabilitas politik.