Sekjen PDIP Soal Heboh RUU Cipta Kerja-Pandemi, Ada Yang Tak Sabar Nunggu Pilpres 2024

Ketika para kepala daerah bertemu dengan para demonstran, banyak yang mengaku belum baca UU tersebut.

Harus dibedakan antara RUU ketika dalam draf pembahasan, dan ketika sudah menjadi sebuah keputusan.

Sekali lagi karakter pemimpin itu sangat menentukan bagaimana melakukan implementasi UU.

Zaman Soeharto UU-nya bagus, namun watak pemerintahannya kan berpihak pada asing, menjual kekayaan negara.

PDI Perjuangan sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak, misalnya soal keputusan kebijakan sosial.

Baca juga: 13 Mahasiswa Universitas Patimura Ambon yang Diamankan saat Demo UU Cipta Kerja Masih di Sel

Pemerintah melakukan kebijakan relokasi anggaran, Pak Jokowi juga bekerja penuh
untuk memastikan di tengah krisis ini rakyat mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak.

Banyak pihak menyerang PDI Perjuangan sebagai pihak yang berada di balik RUU Cipta Kerja, bagaimana cara meyakinkan masyarakat mengenai manfaat RUU tersebut?

Kami sudah biasa diserang dan difitnah. Bagi PDI Perjuangan, inilah praktik demokrasi liberal, faktor fatsun politik sering dilanggar.

RUU ini kan muncul dari gagasan seluruh jajaran Kementerian di bidang perekonomian.

PDI Perjuangan memberikan dukungan karena kami ingin satu kata dan perbuatan. Jangan salah, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, sikap PDIP sangat kritis.

Dalam pembahasan kami mengkritisi banyak hal, sehingga sempat dicap sebagai oposan dan sebagainya. 

Namun setelah RUU diputuskan, kami beri dukungan sepenuhnya. Itu sikap dari PDIP. Kami tak kenal istilah tinggal gelanggang colong playu (kabur dari tanggungjawab) Segala sesuatunya kami hadapi. Apapun persoalannya partai harus hadir. 

Ada satu tuduhan RUU ini merupakan konspirasi antara pengusaha, pemerintah, dan politisi yang cenderung untungkan pengusaha, dengan dalih supaya investasi. Bagaimana menurut Anda?

Ini menurut saya cara pandang yang menghambat kemajuan. Seharusnya berpikir positif sehingga menghasilkan tindakan positif. Mari kita lihat keputusan-keputusan Pak Jokowi, baik ketika jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun Presiden RI, mana yang merugikan kepentingan rakyat? 

Baca juga: Siswa SMP Bawa Jas Almamater Milik Ibunya Ikut Demo UU Cipta Kerja

PDI Perjuangan tidak akan mengambil sebuah keputusan politik yang akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara.