Breaking News:

1 Tahun Pemerintahan Jokowi

Ketua Komisi XI : Peningkatan Utang di 2020 Ditujukan Merespon Dampak Covid-19

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan peningkatan utang di tahun 2020 memang ditujukan untuk merespon dampak Covid-19.

ISTIMEWA
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengatakan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diwarnai kecenderungan royal terhadap utang.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan peningkatan utang di tahun 2020 memang ditujukan untuk merespon dampak Covid-19.

Awalnya, Dito mengatakan APBN 2020 yang disusun sebelum terjadinya pandemi memiliki orientasi agar defisit anggaran dijaga pada angka 1,76 persen.

"Namun setelah adanya pandemi, extraordinary policy harus dilakukan untuk merespon dampak dari pandemi Covid-19. Yakni fiscal policy digunakan sebagai tools untuk merespon berbagai kebijakan di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi," ujar Dito, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto (Golkar)

Hal itu kemudian diwujudkan dengan lahirnya Perppu 1/2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, yang mana memberikan pelebaran defisit APBN di atas 3% dan kemudian kembali dibawah 3% di tahun 2023.

Melihat indikator di tengah pandemi Covid-19 ini, politikus Golkar tersebut menegaskan peningkatan pada defisit fiskal di tahun 2020 sebesar -6,3% terhadap PDB dilakukan dengan tujuan memberikan stimulus di masa pandemi.

Komisi XI bersama Pemerintah, kata dia, juga telah memutuskan kebijakan melalui burden sharing untuk pembiayaan public goods dan non-public goods.

"Sehingga adanya peningkatan utang di tahun 2020 memang ditujukan untuk merespon dampak Covid-19 baik disisi kesehatan, sosial, dan ekonomi," jelasnya.

Baca juga: PKS Sebut Pemerintahan Jokowi Royal Terhadap Utang, Nasdem: Itu karena Pandemi

Dengan membagi beban ini, Dito mengatakan pemerintah bisa lebih fokus untuk akselerasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendorong program pemulihan ekokomi nasional (PEN).

"Saya kira saat ini, kita perlu bersama-sama optimis bahwa pemerintah menjalankan setiap kebijakan dengan prudent dan transparan sehingga kita semua dapat segera melewati pandemi Covid-19 ini," tandas Dito.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved