Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Keseriusan Bawaslu Tangani Pelanggar Protokol Kesehatan Diapresiasi DPR

Upaya ini mesti terus dilakukan agar Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2020 benar-benar terbebas dari ancaman penularan COVID-19.

KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi Pilkada. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Bawaslu melalui jajarannya di daerah dalam menangani pelanggaran protokol kesehatan di tahapan kampanye diapresiasi DPR.

Upaya ini mesti terus dilakukan agar Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2020 benar-benar terbebas dari ancaman penularan COVID-19.

"Sikap Bawaslu harus didukung dan semua stakeholders mesti satu sikap tegas terhadap pelanggaran protkes covid-19," terang Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (27/10/2020).

Baca juga: Bawaslu: Polisi dan Satpol PP di Daerah Takut Bubarkan Kampanye yang Langgar Protokol Kesehatan

Menurut dia, prokes bersifat wajib untuk dilaksanakan seluruh pihak mulai pasang calon kepala daerah, tim sukses hingga pelaksana dan pengawas pilkada. Pasalnya ketentuan itu merupakan syarat supaya kontestasi politik di 270 daerah ini berjalan aman tanpa penularan COVID-19.

"Wajib dilakukan, karena ketaatan pada protokol covid-19 pra syarat utama bagi pilkada yang aman dari COVID-19," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini mengatakan, suara kritis publik dan pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan pasangan calon atas penerapan protkes dapat menekan pelanggaran.

Baca juga: Calon Wali Kota Tangsel Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Berkas Riwayat Hidup yang Tidak Valid

Pelanggar dapat secara otomatis berbenah diri karena mendapat sorotan tajam. "Makanya mulai ada perbaikan perilaku calon terkait disiplin pada protokol kesehatan," katanya.

Titi juga meminta pengawas dan penegak hukum tidak lengah karena biasanya semakin mendekati masa tenang dan hari pemungutan suara, kompetisi akan semakin sengit dan cenderung panas. Biasanya potensi pelanggaran akan meningkat.

"Oleh karena itu strategi pengawasan harus diefektifkan dan mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam melakukan pengawas terhadap calon dan timnya untuk patuh pada aturan main dan protkes yang ada," tutupnya.

Seperti diketahui, Bawaslu daerah berkerja ekstra dalam mengawasi masa kampanye. Penindakan tegas semakin intensif dilakukan Bawaslu dalam menekan pelanggaran seperti terjadi di sejumlah daerah antara lain Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved