Breaking News:

Tiga Pejabat yang Pernyataannya Bisa Merepresentasikan Istana: Moeldoko, Pratikno dan Pramono Anung

Tiga pejabat yang pernyataannya bisa merepresentasikan istana yakni, Moeldoko, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

KompasTV
Ilustrasi: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa hanya ada tiga pejabat yang bisa mengatasnamakan Istana. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa hanya ada tiga pejabat yang bisa mengatasnamakan Istana.

Ketiga pejabat itu adalah dirinya sendiri sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Selebihnya, kata Moeldoko, tak bisa mewakili Istana atau Presiden Jokowi.

"Kita sepakati dulu bahwa kalau mengatasnamakan Istana itu representasinya kalau di staf presiden, satu Mensesneg, kedua Menseskab, lalu KSP. Jadi kalau tenaga ahli KSP berbicara atas nama Kantor KSP, bukan atas nama Istana," ujar Moeldoko di gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).

Moeldoko, Pratikno, dan Pramono merupakan pejabat tinggi yang langsung dilantik oleh Presiden Jokowi.

Moeldoko tidak menyebut apakah staf khusus presiden ataupun jubir presiden Fadjroel Rahman juga dapat mewakili Istana.

Baca juga: Moeldoko: Apa yang Direkonsiliasikan dengan Habib Rizieq ? Kita Tidak Ada Masalah

Jabatan tersebut juga secara struktural tidak berada dalam wewenang Moeldoko.

"Sebenarnya staf khusus ada di bawah koordinatornya, saya nggak etis mengomentari itu. Saran saya supaya ditanyakan ke Pak Ari Dwipayana," ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, keterangan atau pernyataan yang disampaikan deputi ataupun tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) hanya sebatas mewakili lembaga tersebut. Tidak bisa pernyataan KSP, kecuali dirinya, mewakili Istana.

"Ini sering kadang-kadang media semua orang yang berbicara di KSP itu Istana. Jadi itu. Alasannya adalah mereka-mereka ini yang berbicara adalah atas nama Kantor Kepala Staf Presiden di bawah kendali saya. Jadi kalau ada salah, saya yang bertanggung jawab, bukan presiden. Itu harus clear dulu biar nggak simpang siur," kata Moeldoko.

Baca juga: Istana Yakin Pemberian Tanda Kehormatan pada Hakim MK Tidak Ganggu Independensi

Moeldoko mencontohkan, kala ada pemberitaan soal sepeda lipat yang akan diberikan ke Presiden Jokowi, hal itu merupakan tanggung jawabnya.

Dalam kasus sepeda lipat yang akan diberikan ke Jokowi, Kantor Staf Kepresidenan menyatakan bahwa 15 sepeda donasi dari PT Roda Maju Bahagia kolaborasi dengan Damn! I Love Indonesia milik Daniel Mananta itu ditujukan kepada lembaga negara yaitu KSP.

Moeldoko mengklarifikasikan hal tersebut karena terjadi kesalahpahaman di publik bahwa ke-15 sepeda lipat tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan dirinya.

"Intinya bahwa semuanya itu yang ingin saya garis bawahi, jangan dikit-dikit Istana. Seperti yang kemarin itu masalah sepeda. Sepeda kemarin, saya harus jujur bahwa presiden nggak ngerti apa-apa. Tetapi karena beritanya sudah salah kutip seperti itu, akhirnya kita menjadi, saya khususnya, menjadi kalang kabut. Inilah hal-hal yang manusiawi, kadang-kadang ada kesalahan kutip, salah redaksi dan seterusnya," ucapnya.(tribun network/fik/dod)

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved