Breaking News:

Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020: Kinerja Kemendikbud Dinilai Kurang dalam Pelaksanaan PJJ

Kemendikbud dinilai sangat kurang dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimasa pandemi covid-19.

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
FOTO ILUSTRASI: Sejumlah siswa SD mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui saluran televisi satelit Bandung 123 di ruangan utama masjid di RW 05, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Selasa (13/10/2010). Kanal TV Satelit Bandung 132 ini diluncurkan Pemerintah Kota Bandung dengan menayangkan program Padaringan (Pembelajaran Dalam Jaringan) berisi ratusan konten video mata pelajaran dari tingkat SD hingga SMP sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh bagi siswa di masa pandemi Covid-19. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai sangat kurang dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimasa pandemi covid-19.

Vox Populi Institute Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Indonesia memberikan nilai 58 kepada kinerja Kementerian yang dinaungi Mendikbud Nadiem Makarim.

“Kami memberikan nilai pada Kemendikbud dalam hal ini sangat kurang, yaitu 58,” ujar Koordinator P2G Satriawan Salim dalam diskusi Catahu Pendidikan 2020 P2G dan Vox Point, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Catatan Akhir Tahun 2020: Merawat Kehidupan di Sela Duka dan Kerusakan Pandemi

Merangkum hasil diskusi, Satriawan Salim mengatakan terdapat banyak kendala soal PJJ daring apalagi Luar jaringan (Luring).

Menurutnya sangat minim sentuhan atau intervensi kebijakan Kemdikbud khususnya terhadap PJJ Luring.

“Hanya 12 persen guru dan siswa yang belajar melalui RRI, TVRI, TV Lokal,” kata Satriawan

Berdasarkan survei yang dilakukan P2G, kebijakan Kemdikbud belajar via saluran nasional tersebut belum merata dan belum menarik bagi guru dan siswa.

Baca juga: 17 Unit Kerja Kemendikbud Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 

Adanya surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri jilid 3 soal PJJ terkesan ragu-ragu dan tidak tegas.

Bahkan persoalan PJJ sejak Maret 2020 hingga saat ini relatif sama.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved