Pengamat : Sejak Dulu PKS Ingin Majukan Kadernya Jadi Capres tapi Faktanya Tak Ada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memajukan kadernya maju dipemilihan calon presiden dan wakil presiden pada 2024, dinilai bukan sesuatu yang baru dan mengejutkan. 

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, sejak dulu PKS selalu menyuarakan akan mengajukan dan mengusung kader internal pada kontestasi Pilpres. 

"Itu selalu diulang-ulang dan itu wajar saja. Namun faktanya, dari Pilpres ke Pilpres tak ada yang maju dari kader internalnya tersebut," ujar Ujang saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Menurutnya, ada dua kemungkinan rencana PKS tersebut tidak dapat diwujudkan. 

Pertama, kata Ujang, PKS tidak ada tokoh atau kader internal yang memiliki kekuatan elektoral tinggi atau tidak laku dipasarkan ke publik.

Baca juga: PKS Akan Usung Kadernya di Pilpres 2024, Bagaimana Peluangnya?

"Kedua, suara partainya di papan tengah. Artinya, harus berkoalisi dengan partai lain," papar Ujang. 

"Dalam koalisi itu, kader PKS kalah oleh kader lain, dan hanya dapat menteri. Itu seperti di zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," sambung Ujang. 

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut partainya akan mengusung kader internal untuk maju pada Pilpres 2024.

"Amanah Munas kemarin, target 15 persen (Pileg 2024) dan mecalonkan, mengusung kader sebagai calon presiden dan wakil presiden," papar Syaikhu konferensi pres secara virtual, Jakarta, Senin (27/12/2020).

Baca juga: Presiden PKS Instruksikan 5 Langkah Perkuat Ketahanan Politik

Menurutnya, amanah tersebut akan diupayakan PKS sembari melakukan penghitungan peluang kader-kader, atau tokoh yang memiliki potensi dimajukan menjadi orang nomor satu di Indonesia. 

"Kami akan melihat peluang-peluang yang ada. Kami ingin menokohkan kader-kader terlebih dahulu untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden," paparnya.

Bergantung pada PT

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung kadernya untuk maju pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai, rencana tersebut merupakan hal yang bagus bagi partai politik di tanah air.

Sebab, idealnya semua partai politik memang harus berani mengusung kader sendiri menjadi pemimpin, baik pada tingkatan daerah maupun nasional.

"Sejauh mana niat itu akan terlaksana? Sangat tergantung pada seberapa besar presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) yang disepakati," kata Abbas saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Abbas menyebut, jika presidential threshold ditetapkan 20 persen kursi parlemen seperti saat ini, maka PKS harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai syarat tersebut.

"Jika presidential thresholdnya di kisaran 5 persen atau bahkan 0 persen, maka PKS bisa tentukan sendiri (capresnya)," ucap Abbas.

Terkait kader PKS yang memiliki peluang untuk dimajukan pada Pilpres 2024, Abbas tidak menyebut secara jelas sosok yang pantas untuk dicalonkan.

"PKS punya banyak kader. Tergantung mana di antara mereka yang memiliki prospek dukungan paling baik," tutur Abbas.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut partainya akan mengusung kader internal untuk maju pada Pilpres 2024.

"Amanah munas kemarin, target 15 persen (Pileg 2024) dan mecalonkan, mengusung kader sebagai calon presiden dan wakil presiden," papar Syaikhu konferensi pres secara virtual, Jakarta, Senin (27/12/2020).

Menurutnya, amanah tersebut akan diupayakan PKS sembari melakukan penghitungan peluang kader-kader, atau tokoh yang memiliki potensi dimajukan menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Kami akan melihat peluang-peluang yang ada. Kami ingin menokohkan kader-kader terlebih dahulu untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden," paparnya.

PKB: Rakyat yang Tak Puas dengan Pemerintahan Jokowi, Belum Tentu Berlabuh ke PKS

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut suara masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum tentu berlabuh ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2024.

"Memang yang tidak puas akan otomatis ke PKS? Belum tentu juga," ujar Daniel saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Menurut Daniel, harapan mendulang suara dari masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan, merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan oleh partai politik.

Baca juga: Presiden PKS Instruksikan 5 Langkah Perkuat Ketahanan Politik

Baca juga: PKS Berharap Bisa Usung Kadernya Maju di Pilpres 2024

"Karena semua partai berusaha untuk menjadi lebih baik dan besar kok, yang penting tunjukkan bukti kerja-kerja untuk rakyat, dan memperjuangkan sebaik mungkin apa yang menjadi harapan rakyat," papar Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar, karena menjadi satu-satunya partai yang secara jelas bersikap oposisi.

Di sisi lain, kata Syaikhu, survei Litbang Kompas pada Oktober 2020 menunjukkan, sekitar 52,5 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Ini peluang bagi PKS. Kita harus memastikan suara rakyat yang tidak puas tersebut berlabuh kepada kita," ujar Syaikhu dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) se-Indonesia yang dilakukan serentak secara virtual di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (27/12/2020).