Breaking News:

Pembubaran FPI

Soal Front Persatuan Islam, Golkar: Jika Taat UU Harus Dilindungi, Kalau Melanggar Perlu Ditindak

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk organisasi

Tribunnews/JEPRIMA
Pasukan TNI-polri berpakaian lengkap saat mencoba menurunkan atribut Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers yang didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga menyatakan bahwa Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI, karena FPI tidak lagi memiliki legal standing. keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi. Mereka yang membubuhkan teken pada SK Bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk organisasi dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi.

Demikian dikatakan Ace menyikapi deklarasi Front Persatuan Islam, setelah seluruh aktivitas dan penggunaan Front Pembela Islam (FPI) resmi dilarang oleh pemerintah.

"Kebebasan berorganisasi dan berserikat itu dijamin konstitusi kita," ujar Ace saat dihubungi, Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Meski dijamin konstitusi, kata Ace, setiap organisasi yang ada di Indonesia harus memiliki visi, misi, tujuan dan program kerja yang jelas.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan ASN atau PNS Dilarang Masuk PKI, HTI, dan FPI

"Jika organisasi itu tujuannya positif, dan taat terhadap aturan perundang-undangan, tentu keberadaannya harus dilindungi," ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Namun, jika Front Persatuan Islam ke depannya melakukan tindakan melanggar undang-undang yang berlaku, maka perlu ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca juga: FPI Versi Baru Dibentuk, Ini Pernyataan Menkopolhukam dan Legislator PKS

"Seperti terlibat dalam gerakan kekerasan atas nama agama, menerbarkan kebencian atas nama agama, melakukan tindakan sweeping, memposisikan organisasinya seperti penegak hukum, dan melanggar undang-undang lainnya, ya harus ditindak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved