Breaking News:

Wamenkumham Luruskan Berita "Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara"

Menurut Eddy, perlu dijelaskan pertanyaan mendasar, apakah vaksinasi itu hak atau kewajiban?

Editor: Hasanudin Aco
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Petugas melakukan distribusi vaksin Covid-19 tahap I untuk Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo) dari gudang penyimpanan di Dinkes Jatim, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/1/2021). Pada distribusi tahap I, didistribusikan 15.000 vial vaksin Covid-19 Sinovac untuk wilayah Surabaya, Kabupaten Gresik 3.000 vial, dan Kabupaten Sidoarjo 4.000 vial. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharif Hiariej meluruskan pernyataan dia di sejumlah media online terkait “Warga Tidak Mau Divaksin Bisa Masuk Penjara”.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini, pengutipan berita tersebut dinilainya tidak utuh dan tendensius.

Menurut Eddy, perlu dijelaskan pertanyaan mendasar, apakah vaksinasi itu hak
atau kewajiban?

Eddy pun merujuk paling sedikit kepada tiga (3) undang-undang.

Pertama, Undang-undang Kesehatan Nomor. 30 Tahun 2009 yang mana pada Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dalam konteks ini vaksinasi adalah hak.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Resmi Dimulai, Media Asing Singgung Wapres yang Tak Divaksin di Awal

Kedua, merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam Pasal 14 ayat 1 dinyatakan “Bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksaan penanggulan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu (1) tahun danatau denda Rp.1.000.000,00.”

Ketiga, merujuk pada Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Karantia Kesehatan Pasal 93 yang pada dasarnya ancaman pidana berupa denda dan
atau penjara maksimum Rp.100.000.000,00 dan atau satu (1) tahun penjara bagi setiap orang yang tidak mematuhi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan”.

"Bila merujuk kepada Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Karantina Kesehatan, maka vaksinasi ini merupakan kewajiban artinya ada konsekuensi hukum bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan," katanya Eddy seperti dikutip dari Kompas TV. Rabu (13/1/2021).

Perlu dipahami bahwa baik Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, maupun Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana sehingga disebut juga ‘hukumpidana administrasi’.

Dalam konteks ini sanksi pidana bersifat ultimum remedium artinya sarana yang paling akhir digunakan untuk menegakkan hukum pidana, apabila pranata penegakkan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.

Halaman
12
Sumber: Kompas TV
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved