Breaking News:

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Kasus Dana Bansos, KPK Panggil Pejabat Kemensos Hingga Pegawai BUMN

KPK periksa sejumlah pejabat Kemensos dan pegawai BUMN untuk mengusut kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) hingga pegawai BUMN untuk mengusut kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

Yang diperiksa yaitu Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazarudin; Staf Ahli Menteri Sosial, Kukuh Ary Wibowo; Sekretaris Perusahaan PT Pertani, Muslih; SAVP Bank Muamalat Indonesia, Agustri Yogasmara; dan Yanse selaku wiraswasta.

"Orang-orang tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Adi Wahyono, Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos)," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Terpidana Kasus Korupsi di Kemenkes Ditangkap di Bekasi

Selain mereka, ada dua saksi yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ardian Iskandar Maddanatja selaku unsur swasta.

Yang diperiksa untuk Ardian yakni Direktur PT Integra Padma Mandiri, Fera Sri Herawati; dan pihak swasta bernama Abdurahman.

KPK menetapkan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos serta dua pihak swasta bernama Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekira Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Baca juga: KPK Selisik Perusahaan Penyuplai Barang Bansos di Kemensos

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekira Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved