Breaking News:

PKS Kritik Alasan Kemendikbud Hentikan Tunjangan Guru SPK

Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada sekolah negeri saja, tapi juga pada sekolah lainnya, termasuk sekolah SPK.

Ilustrasi guru mengajar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Politisi PKS, Ledia Hanifah Amaliah mempertanyakan penjelasan filosofis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal pemberhentian tunjangan bagi guru yang mengajar di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK).

Hal itu ia sampaikan pada webinar dan diskusi publik yang diselenggarakan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) terkait penghapusan tunjangan profesi guru (TPG) SPK pada Minggu (24/1/2021).

Anggota komisi X DPR RI itu menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada sekolah negeri saja, tapi juga pada sekolah lainnya, termasuk sekolah SPK.

Baca juga: Cerita Guru Madrasah di Kalsel Tetap Mengajar Daring Saat Harus Mengungsi karena Banjir

“Pendidikan kita tidak tegak hanya pada sekolah negeri saja, tapi kita punya sekolah swasta, sekolah SPK, sekolah keagamaan, kita punya pendidikan non formal homeschooling dan sebagainya, sebagai satu kesatuan yang dibahas sebagai entitas pendidikan yang akan mencapai kesatuan pendidikan nasional,” kata Ledia.

“Dari dasar ini mestinya ketika kita bicara soal mengapa ini (tunjangan guru SPK) dihapuskan, harusnya ada penjelasan yang lebih filosofis,” lanjutnya.

Diketahui, hak tunjangan profesi guru SPK diberhentikan Kemendikbud sejak tahun 2020 lewat Persesjen Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020.

Ledia mengatakan hulu dari permasalah ini adalah persoalan grand design pendidikan di Indonesia. Menurutnya dengan adanya grand design, pendidikan di Indonesia akan terlihat arah tujuannya.

Baca juga: CEK FAKTA: Benarkah SBY Berjualan Nasi Goreng ? Rasanya Super Enak dan Bumbunya Pas Banget

“Ketika tidak ada grand design, maka dalam pembahasan undang-undang terkait sertifikasi guru, itu tidak bisa menjadi patokan untuk mengukur profesionalitas guru,” katanya

“Paradigma pemerintah terkait hal ini masih tidak jelas mau seperti apa, ini menjadi hal penting. Karena akhirnya akan muncul hal-hal yang baru terkait isu-isu yang berkaitan dengan guru-guru di SPK, TPG SPK dan swasta dan lainnya,” kata dia.

Ledia mengatakan bahwa di bulan Juli 2020, pihaknya di komisi X pernah menerima audiensi dari forum SPK dan telah berdiskusi dengan Kemendikbud terkait pemberhentian tunjangan ini.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved