Breaking News:

Kapolri Bicara Perubahan Pola Sistem E-Tilang, Usulkan Tak Ada Tatap Muka Saat Pembayaran

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ingin ada perubahan pola dalam sistem e-tilang, tidak ada lagi pembayaran tilang dengan tatap muka.

Warta Kota/Nur Ichsan
Petugas kepolisian sedang melakukan penindakan berupa tilang kepada pengendara mobil yang melanggar aturan ganjil genap di persimpangan Tomang, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). Aturan ini berlaku di 25 ruas jalan dan 28 gerbang tol di Ibu Kota sebagai antisipasi pergerakan orang untuk mencegah penyebaran Covid-19. Warta Kota/Nur Ichsan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melanjutkan kegiatan silahturahmi bertemu sejumlah tokoh hingga pejabat negara usai dilantik sebagai Kapolri.

Kali ini, dia mengunjungi Mahkamah Agung (MA).

Jenderal Sigit yang tampak didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri tersebut menemui Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.

Ada banyak hal yang dibicarakan oleh kedua instansi penegak hukum tersebut.

Baca juga: Temui KASAU, Kapolri Listyo Sigit Targetkan Bisa Turunkan Penyebaran Covid-19 Pada Pekan Pertama

Kepada awak media, Sigit menyampaikan satu isu yang menjadi pembahasan berkaitan dengan program penegakan hukum tilang elektronik (e-tilang).

Nantinya, dia mengusulkan ada perubahan pola dalam sistem e-tilang.

Dia mengusulkan untuk tidak ada lagi sistem pembayaran tilang elektronik dengan melalui tatap muka atau melalui proses persidangan.

"Beberapa program yang akan kita laksanakan ke depan seperti penegakan hukum terkait dengan masalah tilang elektronik yang tentunya ini merubah pola yang biasanya dilaksanakan dengan menggunakan sidang dan saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut. Sehingga tentunya perlu ada penyesuaian," kata Sigit di Gedung MA, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Sebelum Larang Anggota Tilang di Jalan Raya, Komjen Listyo Diminta Perkuat Sarana dan Prasarana Dulu

Tak hanya itu, Sigit juga mengusulkan adanya sistem pelayanan terpadu berbasis aplikasi di antara penegak hukum.

"Bagaimana ke depan masyarakat memanfaatkan sistem aplikasi bersama tersebut. Tentunya bisa mendapatkan layanan informasi terkait proses di kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Juga terkait dengan kegiatan-kegiatan lain dengan sistem yang harus disiapkan karena terkait dengan situasi Covid sehingga proses penegakan hukum yang perlu ada interaksi bisa dihindari dengan sistem virtual, ataupun daring, ataupun online," tukas dia.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved