Breaking News:

Duga Ada Kecurangan Fundamental, MK Diminta Kesampingkan Ambang Batas

Pernyataan ini disampaikan Ramdansyah selaku kuasa hukum calon gubernur nomor urut 01 ini menanggapi jawaban KPU Provinsi Kalteng

istimewa
Ramdansyah selaku kuasa hukum calon gubernur nomor urut 01 ini menanggapi jawaban KPU Provinsi Kalteng dan pihak terkait pada sidang di Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Ben Brahim-Ujang Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi mengesampingkan penerapan ambang batas sesuai Peraturan MK No. 6 tahun 2020 karena ditemukannya kecurangan bersifat fundamental.

Pernyataan ini disampaikan Ramdansyah selaku kuasa hukum calon gubernur nomor urut 01 ini menanggapi jawaban KPU Provinsi Kalteng dan pihak terkait pada sidang di Mahkamah Konstitusi.

“Kami meminta MK mengesampingkan penerapan ambang batas karena ada dugaan kecurangan yang terjadi dan sifatnya fundamental,” ujar Ramdansyah di sela-sela persidangan sengketa gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi, Rabu, (3/02/2021).

Sebelumnya, KPU Kalteng mengatakan Ben Brahim-Ujang Iskandar tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan gugatan sengketa pilkada.

Baca juga: Sengketa Pilgub Kalteng, BW Duga KPUD Lakukan Pembiaran Pelanggaran Gubernur Petahana

“Selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait tidak memenuhi syarat ambang batas 1, 5 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat 1 UU Pilkada. Karena itu permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Ali Nurdin, kuasa hukum KPU Kalteng pada sidang di Mahkamah Konstitusi.

Ramdansyah menyebutkan tiga contoh putusan MK yang mengabaikan selisih ambang batas.

Pertama, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. MK tidak menggunakan penerapan ambang batas dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Kedua, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017. MK menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini.

Ketiga, Putusan MK Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018. Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika.

MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.

Baca juga: Ben Brahim - Ujang Iskandar Gugat Hasil Pilkada Kalteng ke MK

Halaman
123
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved