Breaking News:

Adili Sengketa Pilkada, MK Diyakini Tidak Terjebak Perolehan Angka

Saat ini MK telah menerima 132 pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak. 

Editor: Hasanudin Aco
zoom-inlihat foto Adili Sengketa Pilkada, MK Diyakini Tidak Terjebak Perolehan Angka
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meyakini Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sikap progresif dan moderat terkait keberadaan ambang batas selisih suara dalam penanganan perselisihan hasil pilkada. 

Titi menyakini MK tidak akan terjebak pada sekedar masalah angka perolehan suara.

 "Saya menyakini MK tidak menjadikan ambang batas sebagai persyaratan legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada," kata Titi saat dihubungi, Kamis (3/2/2021).

Titi menilai MK telah berupaya mewujudkan keadilan substantif melalui Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 yang tetap memberi kesempatan pada pemohon untuk menyampaikan dalil-dalinya terlebih dahulu.

Baca juga: Ketua Fraksi PKS DPR Dukung Normalisasi Jadwal Pilkada Pada 2022 dan 2023

Dia juga yakin MK mempertimbangkan bagaimana proses penanganan pelanggaran dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada berkaitan dengan upaya mendapatkan hasil pemilu yang sepenuhnya jujur, adil, demokratis, dan konstitusional.

"Saya apresiasi langkah MK tersebut dan berharap dalam persidangan MK terus menggali agar penyelesaian perselisihan hasil pilkada benar-benar bisa memberikan keputusan yang bukan sekadar menghitung angka-angka namun juga memastikan mereka yang menjadi calon terpilih adalah paslon yang memenangi pilkada dengan cara-cara yang jujur, adil, demokratis, dan konstitusional," kata Titi.

Saat ini MK telah menerima 132 pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak

MK diharapkan dapat mengurai 132 perkara yang teregister dan memutus secara adil. 

Sejumlah calon dari pemilihan kepala daerah  berharap MK melihat pokok persoalan perselisihan pada hal hal yang subtantif.

Salah satunya yakni Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Ananda-Mushaffa Zakir yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan petahana Ibnu Sina-Arifin Noor dan membatalkan hasil rekapitulasi KPU Kota Banjarmasin 2020.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved