Sekjen Demokrat: Ini Bukan Hanya Persoalan Internal, Dulu Megawati Diturunkan dari Pimpinan PDI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya persoalan internal saja, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut hanya masalah internal Demokrat semata, kami punya pandangan beda," ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, persoalan GPK PD juga merupakan urusan pemerintah, karena pihak yang terlibat turut dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti yang disampaikan oleh saksi. 

"Fakta menunjukan yang melakukan GPK PD bukan hanya segelintir kader dan eks kader Demokrat, tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," ujar Riefky. 

Baca juga: Reaksi PKB dan NasDem Disebut-sebut Dukung Moeldoko untuk Pilpres 2024 di Tengah Isu Kudeta Demokrat

"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan saudara Moeldoko bukan hanya dukung GPK PD, tapi yang bersangkutan yang aktif dan akan ambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah itu. Jadi sangat jelas GPK PD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," sambungnya. 

Ia menjelaskan, keterlibatan pihak eksternal di partai politik pernah terjadi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 22 Juni 1996, di mana waktu itu dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan. 

"KLB PDI di Medan berhasil menurunkan dan mengganti ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan ekstenal dalam hal ini elemen pemerintah," tuturnya.