Indonesia Perlu Lakukan Backdoor Diplomacy untuk Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Situasi di Myanmar semakin memprihatinkan saat masyarakat melakukan demontrasi terkait penentangan terhadap milter yang melakukan kudeta.

Polisi dan militer dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi yang memakan korban.

Melihat situasi demikian, negara-negara ASEAN tidak dapat berbuat banyak mengingat prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota.

Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredakan kekerasan yang mungkin bereskalasi di Myanmar?

Sebenarnya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai cukup sikap pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan keprihatinannya dan mengharapkan penyelesaian damai yang mengedepankan dialog.

Meskipun demikian Indonesia sebagai sahabat Myanmar perlu melakukan upaya lebih dalam meredakan kekerasan yang mungkin bereskalasi.

Salah satunya adalah pemerintah Indonesia perlu melakukan backdoor diplomacy.

Diplomasi yang tidak menggunakan saluran formal, melainkan pendekatan informal melalui tokoh-tokoh berpengaruh di kedua negara.

“Indonesia perlu menyampaikan ke Myanmar bahwa di era saat ini penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sudah tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat internasional,” ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/2/2021).

“Penggunaan kekerasan dapat berujung pada pelanggaran HAM berat dan para pemimpinnya akan dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana internasional,” jelas Hikmahanto.