Hendri Satrio : Lembaga Riset dan Inovasi Idealnya Bebas dari Kepentingan Politik

Pangkal masalah terletak pada belum terbitnya peraturan presiden tentang pembentukan BRIN. Pembentukan BRIN mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-undang yang disahkan pada 13 Agustus 2019 itu menjadi dasar Presiden Joko Widodo merumuskan wajah baru Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada formasi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, urusan pendidikan tinggi dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Kementerian Riset menggawangi BRIN.

Baca juga: Upaya Revitalisasi Pariwisata, Kemenristek/BRIN Hibahkan Satu Unit GeNose ke Kemenparekraf

BRIN akan mengintegrasikan semua kegiatan riset dan pengembangan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Institusi itu juga akan memegang kendali atas sejumlah lembaga riset, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Dengan penambahan tugas itu, anggaran Kementerian Riset yang setiap tahun hanya Rp2,7 triliun bakal meroket jadi sekitar Rp 30 triliun per tahun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari anggaran riset di semua kementerian dan lembaga.

Masalah lain, PDI Perjuangan disebut-sebut ingin menempatkan Megawati Soekarnoputri di posisi Dewan Pengarah BRIN.

BRIN juga diminta memiliki Dewan Penasihat.

Hal ini tidak mungkin dilakukan, sebab BRIN yang juga merupakan kementerian tak mungkin memiliki Dewan Penasihat.

Jika dewan itu diharuskan ada, maka BRIN harus dipisahkan dari Kementerian Riset.

Mulailah berkembang gagasan memisahkan BRIN dari Kementerian Riset dan Teknologi. Hingga kini, nasib BRIN pun tak kunjung terang.