Breaking News:

Revisi UU ITE

Kapolri Listyo Sigit: Laporan Pencemaran Nama Baik dan Hoax Diselesaikan dengan Edukasi

Penyelesaian yang terkait dengan isu-isu tersebut nantinya diharapkan bisa dengan cara edukasi.

Tribunnews/JEPRIMA
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menggelar konferensi pers seudai melakukan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021). Dalam kunjungannya Kapolri kali ini merupakan bentuk silaturahmi antara Polri dengan ormas-ormas islam yang ada dan mampu bersinergi untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong alias hoax nantinya bisa diselesaikan dengan cara edukasi.

Menurut Sigit, penggunaan dan penerapan UU ITE nantinya harus dapat dikendalikan agar tidak menjadi wadah saling lapor.

Penyelesaian yang terkait dengan isu-isu tersebut nantinya diharapkan bisa dengan cara edukasi.

"Untuk hal yang lain yang sifatnya hanya pencemaran nama baik, hoax, yang masih bisa kita berikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik," kata Jenderal Sigit dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 yang digelar pada Selasa (16/2/2021) hari ini.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit: UU ITE Suasananya Sudah Tidak Sehat

Ia menyatakan pengunaan UU ITE nantinya bisa diterapkan untuk kasus yang menyebabkan konflik horizontal.

Misalnya, seperti kasus yang dialami dugaan ujaran rasial yang dialami oleh Natalius Pigai.

"Kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan lah. Jadi proses mediasi, mediasi gak bisa, gak usah ditahan. Kecuali yang memang ada potensi memunculkan konflik horizontal, misalkan isu seperti yang kemarin isu tentang Pigai, yang memunculkan reaksi di beberapa tempat dan mereka bergerak, ya yang seperi itu kita harus proses tuntas," ungkap dia.

Atas dasar itu, Sigit mengintruksikan jajarannya membuat pedoman untuk para penyidik terkait penerapan dan penggunaan UU ITE tersebut.

Dia mewacanakan adanya virtual police untuk menegur masyarakat yang melanggar.

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian Ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," tukasnya. 

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved