Breaking News:

Revisi UU ITE

Anggota DPR: Banyak Korban dari Pasal Multitafsir UU ITE, Ini Harus Direvisi

anggota DPR mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Putri Nahlia mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Khususnya tentang pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa beda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Sehingga, terkesan pasal karet dan multitafsir yang dapat menjadi alat pembungkaman kebebasan berpendapat di dunia maya.

Baca juga: Pengamat Sebut Ada 9 Pasal Karet UU ITE yang Perlu Dihapus atau Direvisi, Apa Saja?

"Namun perjalanannya banyak pihak-pihak yang menjadi korban dari beberapa pasal-pasal yang multi tafsir dalam UU ITE ini. Gara-gara orang menulis status di medsos yang dipandang ada unsur penghinaan maka orang tersebut dapat dijerat hukum. Tipis bedanya antara penghinaan dan kritik. Oleh karena itu pasal-pasal yang multifungsi ini harus direvisi," kata Farah melalui keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Farah mengatakan, pada prinsipnya UU ITE ini lahir untuk melindungi dari kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

Baca juga: Mardani Ali: UU ITE Sering Digunakan untuk Bungkam Suara yang Kritik Pemerintah

Di mana sebelumnya belum ada payung hukumnya.

Harus dipahami bahwa UU ITE ini lahir berbarengan dengan munculnya Revolusi Industri 4.0.

"Kemudian maraknya media sosial sebagai tanda dimulainya dunia baru di ruang maya yang belum ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu lahirnya UU ITE ini sangat diperlukan untuk melindungi segenap warga negara," ujarnya.

Farah mencontohkan, pada pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (pencemaran nama baik), dianggap bisa digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved