Breaking News:

Apresiasi MK, AnandaMu Siapkan Bukti Baru Dugaan Kecurangan Pilkada Banjarmasin

Pada Pilkada Banjarmasin, AnandaMU adalah nomor urut 04 yang didukung oleh partai Golkar, PKS, PAN dan Nasdem.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-inlihat foto Apresiasi MK, AnandaMu Siapkan Bukti Baru Dugaan Kecurangan Pilkada Banjarmasin
Gedung Mahkamah Konstitusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda–Mushaffa Zakir (AnandaMu) mengapresiasi Mahkamah Konstititusi (MK) yang memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk lanjut ke pembahasan pokok perkara dan menjabarkan lebih terperinci bukti-bukti terjadinya dugaan pelanggaran pada Pemilukada Kota Banjarmasin tahun 2020.

Ananda mengaku bersama Tim Lawyer sedang menyiapkan sejumlah bukti tambahan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diserahkan sebelumnya ke MK terkait dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan calon petahana. 

“Saya bersyukur kepada Allah SWT dan sangat mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang memberi kami kesempatan lebih lanjut untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran TSM dalam Pemilukada Banjarmasin tahun 2020. Insya Allah kami akan lebih menyakinkan Hakim-Hakim MK lagi dengan dalil-dalil yang telah kami sampaikan dengan dukungan seluruh bukti-bukti termasuk bukti baru,” ujar Ananda, calon wali kota Banjarmasin pada Kamis (19/2/2021).

CalonKJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Calon Wali Kota  Banjarmasin, Hj. Ananda. 

Baca juga: Politikus PKB sebut Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Masih Terbuka Masuk Prolegnas 2021

Pada Pilkada Banjarmasin, AnandaMU adalah nomor urut 04 yang didukung oleh partai Golkar, PKS, PAN dan Nasdem.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Ananda dengan memberikan kesempatan lanjut ke sidang selanjutnya dengan tahapan mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli.

Rencananya sidang tersebut akan dilaksanakan tanggal 1 Maret mendatang.

Ananda melihat bahwa berlanjutnya Permohonan pihaknya ke tahap selanjutnya dalam sidang sengketa Pemilukada disebabkan MK nyata-nyata melihat ada dugaan pelanggaran serius dan substantif dari bukti-bukti yang telah diterima dan dipelajari oleh Mahkamah.

Hal ini terlihat dari langkah MK yang mengadili Permohonan PHP Pilkada Banjarmasin 2020 yang tidak semata mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, engatur perihal ambang batas.

MK lebih memilih untuk melihat dengan teliti bukti-bukti yang telah disampaikan tim hukumnya pada awal gugatan.

“Tim hukum akan menyiapkan dengan maksimal segala hal yang dibutuhkan untuk menyakinkan MK bahwa ada permasalahan besar yang sangat serius dan dilakukan secara teroganisir dan sistematis untuk mempengaruhi perolehan suara dan memenangkan pasangan tertentu,” ujarnya.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved