Breaking News:

Apresiasi MK, AnandaMu Siapkan Bukti Baru Dugaan Kecurangan Pilkada Banjarmasin

Pada Pilkada Banjarmasin, AnandaMU adalah nomor urut 04 yang didukung oleh partai Golkar, PKS, PAN dan Nasdem.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-inlihat foto Apresiasi MK, AnandaMu Siapkan Bukti Baru Dugaan Kecurangan Pilkada Banjarmasin
Gedung Mahkamah Konstitusi

Pengacara Ananda, Sulaiman Sembiring berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan mendiskualifikasi pasangan petahana Ibnu Sina-Arifin Noor dan membatalkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin 2020.

Ia mengatakan telah memberikan bukti kuat dugaan pelanggaran pasangan nomor urut 02 ke hadapan Majelis Hakim MK pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (1/2).

“Dalam Pilkada Banjarmasin 2020 terjadi politik uang terstruktur, sistematis dan massif, diduga dilakukan Petahana. Kami telah melaporkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin dan itu terbukti,” ujar Sulaiman pengacara dari Kantor Pengacara Widjojanto, Sonhadji and Associates Law Firm.

Ia kembali menyayangkan hasil keputusan Bawaslu yang membuktikan adanya politik uang tidak menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor.

Bawaslu hanya menjerat dua orang ASN yang terbukti melakukan politik uang. 

“Bawaslu melepaskan pihak yang diduga sangat berkepentingan dalam money politik yang dilakukan kedua ASN itu. Kami mempertanyakan sikap Bawaslu tersebut, dan berharap MK melihat ini sebagai bentuk pelanggaran UU Pilkada,” tambah Sulaiman.

Sulaiman menyakini keputusan Bawaslu adanya politik uang telah telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang Pilkada sehingga seharusnya Bawaslu Kota Banjarmasin langsung mendiskualifikasi pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor saat itu juga.

“Keyakinan kami bahwa Majelis Hakim MK merupakan orang-orang terpilih dan sangat professional itu terbukti dengan keputusannya melanjutkan gugatan ke tahap selanjutnya. Saya menyakini hakim telah melihat fakta substantif dugaan pelanggaran Pilkada seperti politik uang yang diduga menyebabkan suara pihak paslon no urut 02 membengkak drastis,” tutup Sulaiman.

Di sidang sebelumnya, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Syahrani dan Budi Setiawan menyampaikan eksepsi di hadapan majelis hakim. Ada beberapa hal penting di antaranya pelanggaran yang disampaikan pemohon lebih pada pelanggaran administrasi.

Ambang batas selisih perolehan yang bisa disengketakan di MK sesuai ketentuan hanya satu persen.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved