Breaking News:

Kemampuan Legislasi DPR Dipertanyakan, Baleg: UU Bukan Kitab Suci, Revisi Itu Proses Normal

Baidowi mengatakan dalam pembentukan UU ITE 2008 lalu, DPR telah mengundang para pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Instagram
Tangkap layar akun Instagram Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar, mempertanyakan kemampuan DPR dalam hal legislasi atau pembuatan suatu Undang-Undang.

Hal itu disampaikannya lantaran masih adanya pasal karet dan multitafsir dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, pembentukan suatu UU merupakan kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

"Itu orang tidak paham proses pembentukan Undang-Undang yang selalu menitikberatkan kepada DPR. Bilang ke teman-teman TII itu bahwa proses pembentukan Undang-Undang itu dari DPR bersama pemerintah," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Baidowi mengatakan dalam pembentukan UU ITE 2008 lalu, DPR telah mengundang para pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

UU ITE yang dihasilkan memang sudah baik sesuai perkembangan zaman di kala itu.

"Kalau kemudian hari ini ternyata ada pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yaitu biasa saja tidak, ada yang istimewa," ucap politikus PPP itu.

"Dan ini kan bukan kitab suci. Jadi sebuah produk Undang-Undang dikatakan bagus di 20 tahun yang lalu hari ini belum tentu sesuai sehingga harus dilakukan revisi," ucapnya.

Baleg, kata Baidowi, terbuka untuk merevisi UU ITE jika ada kesepakatan dengan pemerintah.

Sama seperti revisi UU ITE yang dilakukan pada 2016 lalu.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved