Breaking News:

Bentuk Tim Kajian UU ITE bersama 2 Kementerian Lainnya, Ini Peran Kominfo di Dalamnya

Bentuk tim kajian UU ITE bersama dua kementerian lainnya, begini peran kominfo di dalamnya, Senin (22/2/2021).

Kominfo.go.id
Bentuk tim kajian UU ITE bersama dua kementerian lainnya, begini peran Kominfo di dalamnya, Senin (22/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Menindak lanjuti arah Presiden Joko Widodo (Jokowi), tiga kementerian membentuk tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tiga kementerian itu, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Peran Kominfo dalam hal ini, nantinya akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan UU ITE, khususnya pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.

"Kominfo akan menangani tim pedoman pelaksanaan UU ITE, khususnya yang terkait pasal 27, 28, dan 29," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate pada konferensi pers di YouTube Kompas TV, Selasa (22/2/2021).

Baca juga: Ini Nama-nama Anggota Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE Bentukan Pemerintah

Baca juga: Kapolri Keluarkan SE Terkait UU ITE, Ada 11 Pedoman Yang Harus Diperhatikan Seluruh Personel

Selain itu, Johnny menegaskan pedoman UU ini bukan norma hukum baru.

Menurutnya, hal ini jangan sampai keliru dengan menafsirkan pada UU yang sudah ada.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE ini bukan norma hukum baru."

"Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” ucapnya, dikutip dari siaran pers pada laman Kominfo.go.id, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Mahfud MD Tepis Asumsi Publik soal Pemerintah Ambil Untung pada Pasal Karet UU ITE

Baca juga: Pengamat Sebut Ada 9 Pasal Karet UU ITE yang Perlu Dihapus atau Direvisi, Apa Saja?

Pedoman Pelaksanaan UU ITE ini dinilai sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan denganregulasi tersebut.

“Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Gigih
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved