Breaking News:

PKS Tuntut Jokowi Minta Maaf soal Kerumunan di NTT, Minta Penegakan Hukum yang Adil

Presiden Jokowi dituntut untuk meminta maaf terkait kerumunan saat kedatangannya di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Tangkapan layar video kerumunan warga sambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, NTT, yang beredar di media sosial. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi dituntut untuk meminta maaf terkait kerumunan saat kedatangannya di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Staf Presiden DPP PKS, Pipin Sopian menuntut perlakuan hukum yang adil bagi semua warga negara, tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kedatangannya di NTT menimbulkan kerumunan.

"Pak Jokowi harusnya minta maaf kepada masyarakat, ini tidak bisa berkilah bahwa ini spontan ataupun kecintaan," kata Pipin saat berbicara di Sapa Indonesia Malam, Kompas Tv, Rabu (24/2/2021) malam.

Seharusnya, kata Pipin, Jokowi dan masyarakat memberikan empati pada pekerja di sektor kesehatan dengan tidak menciptakan kerumunan ditengah pandemi ini.

Pipin pun meragukan sense of crisis yang dimiliki Presiden saat ini.

"Beliau mengatakan kecewa dengan kebijakan PPKM kemdian PSBB, tetapi yang terjadi beliau mempertontonkan itu, saya kira ini menjadi evauasi bagi kita semua," ujarnya.

Baca juga: Kritik Kerumunan Jokowi di NTT, PKS Sebut Ada Cacat Keteladanan, Singgung soal Kasus Rizieq Shihab

Baca juga: Pengakuan Emi Laka, Warga Sikka yang Tunda ke Rumah Sakit demi Bertemu Jokowi: Saya Rindu Presiden

Lebih lanjut, Pipin melihat ada potensi pelanggaran saat kedatangan Jokowi di NTT kemarin.

"Saya melihat ada potensi pelanggaran yang dilakukan, baik pelanggaran terhadap telegram Polri terkait dengan protokol kesehatan maupun UU KUHP yang melarang orang hadir ketika ada kerumunan," jelasnya.

Ia pun mendorong penegakan hukum dalam kasus kerumunan Jokowi di NTT ini.

"Harus dipanggil, siapa kira-kira yang bertanggung jawab itu dan apakah perbuatan melempar souvenir kepada masyarakat ini berpotensi menambah kerumunan yang awalnya mereka tertib tapi ada pembagian ini lalu menjadi tak bisa diatur," kata dia.

Halaman
123
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved