Dualisme Partai Demokrat, Tidak Boleh Ada Pembiaran dari Istana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai tidak boleh ada pembiaran dari Istana Negara terhadap dualisme Partai Demokrat.

Diketahui, terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat setelah diadakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Siti mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus angkat bicara sebab Kepala Staf Presiden Moeldoko terlibat.

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," ujar Siti Zuhro, dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021).

Siti Zuhro menilai Jokowi dalam kasus ini perlu angkat bicara sebab dualisme Partai Demokrat melibatkan orang yang berada di lingkaran terdekatnya.

Baca juga: Andi Sindir Elektabilitas Moeldoko Cuma Nol Koma dan Gagal Pimpin Partai Hanura: AHY yang Layak

Jika tidak direspon, Siti Zuhro khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah dan istana akan terganggu akibat keterlibatan Moeldoko.

"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih.

Dilansir dari KompasTV, putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," ujar Jhoni, yang nampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021).