Breaking News:

Revisi UU KPK

Jawab Pernyataan Tumpak Panggabean, Arsul Sani Dorong KPK Jadi Inisiator Revisi UU KPK

Arsul Sani menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean

Jaka/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengenai perlunya Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan, bukan hanya tugas saja.

Arsul mendorong pihak KPK yang kali ini menginisiasi revisi UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK dan Dewas KPK, Rabu (10/3/2021).

"Saya ingin langsung saja, bagaimana kalau UU KPK kita revisi lagi, tetapi kali ini yang menginisiasi adalah KPK sendiri," kata Arsul di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Komisi III DPR: KPK Harus Jadi ‘Leading Sector’ Bagi Pemberantasan Korupsi

Arsul mengakui ada hal-hal yang harus disempurnakan dalam UU KPK yang baru direvisi tahun 2019 lalu.

Namun, Arsul tak merinci apa saja yang harus disempurnakan.

"Menurut hemat saya, memang UU Nomor 19 Tahun 2019 itu memang ada hal-hal yang harus disempurnakan," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPK Sebut 3 dari 7 DPO Berada di Luar Negeri

Politikus PPP itu menilai, sebuah UU bukanlah kitab suci, karena buatan manusia, buatan pemerintah, dan DPR RI, karena itu tidak ada masalah apabila harus direvisi lagi.

"Ya harus bisa direvisi kalau memang kebutuhan ke depannya dirasakan tidak lagi menunjang untuk sebuah performa atau kinerja kelembagaan yang lebih baik lagi," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved