Pemerintah Diminta Tidak Anggap Enteng Kegelisahan Publik soal Upaya Kudeta Partai Demokrat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Konflik Partai Demokrat ramai diperbincangkan di media sosial.

Para pengguna media sosial alias netizen ada yang mencerca dan menyayangkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meskipun ada juga sejumlah netizen yang mendukungnya.

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap mengatakan bahwa jumlah netizen yang gerah dengan upaya perampasan partai lebih banyak ketimbang yang mendukung.

Baca juga: Sambil Menahan Tangis, Darmizal Menyesal Dukung SBY, Sebut Ada Kewajiban Setoran ke Partai Demokrat

Salah satu contohnya yakni hasil polling twitter yang dilakukan akun @info_jakarta (8/3/2021) yang setuju bahwa demokrasi di Indonesia harus diselamatkan.

"Banyak yang gerah. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi," kata Yan kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

Yan mengatakan masyarakat semakin dibuat gerah dengan upaya perampasan partai karena adanya dugaan pembiaran dari pemerintah.

Baca juga: Moeldoko Pilih Jhoni Allen Jadi Sekjen Demokrat, Inisiator KLB yang Pernah Jadi Tim Anas Urbaningrum

Meskipun, Presiden Jokowi diberitakan menegur Kepala KSP Moeldoko atas ulahnya mencampuri urusan internal Partai Demokrat.

"Entah teguran Presiden dianggap angin lalu, atau ada tendensi pembiaran, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat berjalan terus," katanya

Menurut dia, banyak masyarakat juga yang tidak setuju apabila masalah upaya perampasan Partai Demokrat disebut sebagai konflik internal.

Oleh karena itu Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini.

"Jangan-jangan situasinya seperti api dalam sekam, di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi dibawah permukaan ada gejolak yang membara," kata dia.

Yan berharap pemerintah bisa bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah.

Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal, untuk menjaga kepastian hukum, kestabilan politik dan keamanan.