Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Desakan Mundur KSP Moeldoko Bermunculan, Agus Abdullah: Itu Tidak Objektif

Desakan yang muncul agar Moeldoko mundur dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dinilai tidak objektif oleh Agus Abdullah, Ketua KB Moeldoko.

Tribunnews/Herudin
Inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang seperti Darmizal serta pendukung KLB lainnya menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/3/2021). Dalam konferensi pers tersebut, Partai Demokrat versi KLB menyatakan bahwa KLB yang mereka adakan sah dan sesuai dengan AD/ART partai. Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews, Malvyandie Haryadi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan yang muncul agar Moeldoko mundur dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dinilai tidak objektif oleh Agus Abdullah, Ketua KB Moeldoko.

"Tidak ada alasan yang rasional atau nilai objektif sebagai barometer kinerja KSP baik secara tata pengelolaan pemerintah maupun bersifat komprehensif, untuk meminta Pak Moeldoko mundur dari jabatannya," kata Agus Abdullah dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

Menurut dia, terkait polemik internal partai Demokrat antara kubu AHY dan kubu Moeldoko, hal itu seharusnya bisa diselesaikan melalui proses hukum kepartaian melalui Kementerian Hukum dan HAM.

"Polemik Partai Demokrat tersebut, menurut saya jangan dijadikan upaya untuk mendorong kepentingan politik tertentu mundurnya Pak Moeldoko dari jabatan tersebut."

"Faktor mundur tidaknya seseorang dari jabatan politik kenegaraan disebabkan mampu atau tidaknya yang bersangkutan melaksanakan amanah yang diembannya. Bukan karena dorongan kekuatan politik," tandas Agus Abdullah.

Intervensi eksternal

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan mundur tidaknya Moeldoko dari Kepala Staf Presiden tak lantas menghapus anggapan terjadinya abuse of power dan intervensi eksternal dari Partai Demokrat. 

"Kalaupun Moeldoko kemudian mundur dari KSP, bukan berarti abuse of power dan intervensi eksternal dalam konflik ini kemudian dianggap tidak ada," ujar Herzaky, dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021). 

Baca juga: Kubu Moeldoko Pilih Kantor DPP Demokrat di Rawamangun, Ini Penampakannya

Herzaky mengatakan abuse of power dan intervensi eksternal itu sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2021.

"Yaitu ketika para pemilik suara kami ditelpon dan diminta bertemu dengan oknum kekuasaan meskipun dengan cara tipu daya, dan menunjukkan wajahnya secara terbuka di hari Jumat 5 Maret 2021 lalu di KLB Dagelan," ungkap dia. 

Baca juga: Demokrat : Jika Moeldoko Mundur dari KSP Bukan Berarti Intervensi Eksternal Dianggap Tak Ada

Karena itu Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lanjut Herzaky, akan terus melawan tindakan abuse of power oleh oknum lingkar dalam kekuasaan.

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved