Respons KSP Sikapi Soal Desakan Kepada Moeldoko Agar Mundur dari Pemerintahan

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian tidak ingin berkomentar terkait desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden.

Begitu juga dengan desakan sejumlah pihak agar Moeldoko mundur dari pemerintahan.

"Itu urusan beliau, kita engga ada hak untuk mengomentari," kata Donny kepada wartawan, Senin, (15/3/2021).

Menurut Donny, hak Moeldoko untuk mundur atau tidak dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan setelah polemik partai Demokrat.

Saat ini menurut dia, Moeldoko masih berkantor dan bekerja sebagaimana mestinya.

KSP berjalan seperti biasa, sesuai tupoksinya.

Baca juga: Demokrat Bantah Konflik Kudeta yang Terjadi Hanya Drama Politik untuk Menaikkan Simpati Publik

"Masih melakukan kegiatan sehari-hari, selaku kepala staf semua berjalan sesuai tupoksi. Normal saja," kata dia.

Sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan mundur tidaknya Moeldoko dari Kepala Staf Presiden tak lantas meniadakan anggapan terjadinya abuse of power dan intervensi eksternal dari Partai Demokrat.

"Kalaupun Moeldoko kemudian mundur dari KSP, bukan berarti abuse of power dan intervensi eksternal dalam konflik ini kemudian dianggap tidak ada," ujar Herzaky, dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

Herzaky mengatakan abuse of power dan intervensi eksternal itu sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2021.

Baca juga: JK Minta AHY Bersabar: Demokrat Sudah Baik Memberi Contoh tentang Regenerasi di Partai Politik

"Yaitu ketika para pemilik suara kami ditelpon dan diminta bertemu dengan oknum kekuasaan meskipun dengan cara tipu daya, dan menunjukkan wajahnya secara terbuka di hari Jumat 5 Maret 2021 lalu di KLB Dagelan," ungkap dia.

Karena itu Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lanjut Herzaky, akan terus melawan tindakan abuse of power oleh oknum lingkar dalam kekuasaan.

Baca juga: Kisruh Demokrat, Strategi Komunikasi Politik Menangkan Pertarungan

Dia mengklaim selama ini pun partai berlambang mercy itu didukung penuh masyarakat, para penggiat demokrasi, ahli hukum, akademisi, hingga para pakar yang berintegritas.

"Karena tindakan abuse of power ini sangat mencederai demokrasi, sangat tidak bermoral, tidak patut, dan mengabaikan aturan parpol maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Herzaky.

"Demokrasi Indonesia akan jatuh ke jurang, jika perilaku seperti ini dibiarkan dan bakal menjadi preseden buruk bagi demokrasi," tandasnya.