Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Bicara Peluang Hasil KLB Demokrat Disahkan, Andi Malarangeng: Tidak Bisa Dijawab Sekarang

Peluang Demokrat kubu Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun Cs mendapat keabsahan dari Kemenkumham, katanya, harus dilihat dari dua sisi.

Tribunnews/JEPRIMA
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor Tribunnews.com, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021). Andi Mallarangeng dalam kesempatannya menegaskan bahwa dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat bukan karena dirinya anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melainkan karena Demokrat membutuhkan lokomotif baru yang berjiwa muda yang mampu bersaing di 2024. Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng angkat bicara seputar kemungkinan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Peluang Demokrat kubu Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun Cs mendapat keabsahan dari Kemenkumham, katanya, harus dilihat dari dua sisi.

Baca juga: Demokrat Beberkan Hasil Pertemuan Jusuf Kalla dengan AHY

Pertama dari sisi hukum, kedua dari sisi politik.

Bila dilihat dari sisi hukum, Andi optimistis Partai Demokrat hasil KLB Deli tidak akan disahkan oleh Kemenkumham.

"Kalau itu berdasarkan hukum, rasanya tidak mungkin (disahkan). Kalau politik saya tidak tahu. Karena ada sisi politik, ada sisi hukum," ujar Andi saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Senin (15/3/2021).

Baca juga: KSP: KLB Demokrat Tidak Ada Kaitannya dengan Periodesasi Jabatan Presiden

Namun bila dilihat dari sisi politik, peluang Partai Demokrat hasil KLB mendapat keabsahan atau tidak belum bisa diprediksi.

"Kalau secara politik susah (diprediksi). Kita tidak tahu di mana ujung dan akhir. Tidak bisa dijawab sekarang," ujar dia.

Andi menjelaskan, sisi politik inilah yang saat ini coba diantisipasi Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Makanya kami ke Kementerian Hukum dan HAM, bertemu dengan Dirjen AHU yang mengurusi pendaftaran partai politik dan memberikan berbagai macam berkas untuk memudahkan Kementerian Hukum dan HAM melakukan verifikasi. Apakah benar KLB itu sesuai dengan AD/ART yang berlaku," papar Andi.

Baca juga: Demokrat Bantah Konflik Kudeta yang Terjadi Hanya Drama Politik untuk Menaikkan Simpati Publik

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved