Breaking News:

Wacana Presiden 3 Periode

HNW Tegaskan MPR Tak Lakukan Amandemen UUD soal Jabatan Presiden Jadi 3 Periode: Aturan Ketat

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tegaskan pihaknya tak lakukan amandemen UUD soal jabatan Presiden jadi 3 periode: Aturan Ketat.

Humas MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tegaskan pihaknya tak lakukan amandemen UUD soal jabatan Presiden jadi 3 periode: Aturan Ketat. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) tegaskan pihaknya tak lakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar (UUD) RI tahun 1945 terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Menurutnya, pernyataan tersebut sudah diungkapkan oleh beberapa pejabat MPR dari berbagai partai.

Hal itu diungkapkan HNW melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Selasa(16/3/2021).

"MPR tidak mengamandemen UUD untuk masajabatan Presiden 3 periode."

"Itu dinyatakan oleh Ketua MPR (Golkar), juga WaKet MPR dari PDIP, NASDEM, PD, PKS dan PPP," tulisnya.

Baca juga: Jokowi Menampik, Mungkinkah Jabatan Presiden 3 Periode? Begini Analisa Pengamat Politik

Baca juga: Tanggapi Isu Wacana Presiden 3 Periode, Mahfud MD Singgung Alasan Pembubaran Orde Baru

Ia menambahkan, perubahan UUD terkait masa jabatan tersebut tak bisa dilakukan sembarangan.

Baik itu permintaan sang Presiden, maupun seseorang lewat media.

Sebab, sudah ada aturan yang mengatur soal amandemen UUD secara ketat.

Tepatnya, pada pasal 37 UUD RI tahun 1945.

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA,.
Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA,. (MPR RI)

Baca juga: Politikus Demokrat: Jabatan Presiden Dua Periode Itu Sudah Cukup

Baca juga: Jokowi Tolak Presiden Menjabat 3 Periode, Mantan Jenderal Ini Pernah Usul Presiden Menjabat 8 Tahun

"Amandemen juga tidak bisa karena permintaan Presiden, atau usulan individual yang gaduh di media."

Halaman
1234
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Gigih
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved