Ramadan Masih di Tengah Pandemi, Pemerintah Akan Susun Skema Kebijakan dari Ibadah hingga Mudik
Masduki menyebut akan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf untuk membahas soal kegiatan saat ramadan
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi menyebut pemerintah masih akan membahas soal skema kegiatan atau aktivitas saat masuk ramadan.
Diketahui, ramadan tahun ini dipastikan masih dalam situasi pandemi Covid-19.
"Kalau hal yang terkait dengan imbauan agar beribadah di rumah, saya kira itu akan tetap dilakukan oleh Wapres karena kalau kerumunan itu saya kira juga harus dihindari," kata Masduki dalam jumoa pers virtual, Rabu (24/3/2021).
Masduki menyebut akan ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf untuk membahas soal kegiatan saat ramadan, termasuk soal memutuskan mudik boleh atau tidak.
Baca juga: Soal Mudik Lebaran, DPR MInta Aturan Diperketat
"Karena memang banyak sekali rangkaian, bukan hanya sekedar ibadah di awal, tapi akhirnya jadi adanya tradisi mudik dan itu juga menjadi persoalan yang pelik ya," katanya.
"Dari (satu) sisi kita ingin mencapai target bagaiamana agar herd immunity dan suksesnya vaksinasi itu harus kita laksanakan. Itu masih akan ada pertemuan atau bahkan ada rapat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah segera akan mengambil keputusan soal mudik lebaran Idul Fitri tahun ini. Keputusan soal ketentuan mudik akan diambil sebelum ramadan.
"Mudik lebaran itu belum kita putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa, itu nanti akan ada keputusan. Nanti dilakukan rapat kabinet (menentukan ketentuan mudik)," kata Wapres Ma'ruf saat Kunjungan Kerja ke Lampung, Senin (22/3/2021).
Baca juga: Sikap Kehati-hatian Harus Jadi Dasar Kebijakan untuk Mudik Lebaran
Pemerintah, dikatakan Ma'ruf, prinsipnya mempertimbangkan dampaknya seperti apa.
"Kalau dibolehkan dan kalau dilarang dampak pada peningkatan penularan. Saya kira akan ada perhitungan-perhitungan pasti kalau dampaknya akan besar, pasti akan dilarang. Kalau memang bisa diminimalisir tentu ada caranya, tapi putusannya nanti saya kira, yang terbaik," tambahnya.
Ma'ruf mengatakan bahwa memang masyarakat Indonesja memiliki tradisi mudik, tetapi ada hal yang dipertimbangkan.
"Ada bahaya yang kita hadapi kalau itu kita buka. Karena itu, nanti pertimbangannya seperti apa, nanti dilakukan rapat kabinet, barangkali itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.
Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 pun meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi bakal diperbolehkannya mudik tahun ini.