Breaking News:

KPK Sangka RJ Lino Rugikan Negara 22 Ribu dolar AS Soal Pemeliharaan QCC

Sebagaimana diketahui, KPK baru saja menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino pada Jumat

Ilham Rian/Tribunnews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino. Jumat (26/3/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan lembaganya sempat kesulitan melakukan penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) Tahun 2010.

Sebagaimana diketahui, KPK baru saja menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino pada Jumat (26/3/2021) setelah ia menyandang status tersangka sejak Desember 2015.

Alex, sapaan Alexander, mengatakan sempat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan tiga QCC di PT Pelindo.

Namun, BPK tak bisa melakukan penghitungan karena tidak adanya dokumen pembanding dari perusahaan penjual crane yaitu, HuaDong Heavy Machinery Co Ltd (HDHM) dari China.

Baca juga: Profil RJ Lino, Mantan Direktur Utama PT Pelindo II yang Resmi Ditahan KPK, Jebolan dari ITB

“BPK tidak bisa melakukan penghitungan karena ketiadaan dokumen atau data pembanding,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Karena itu, Alex mengatakan pihaknya menggunakan ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan perhitungan.

Menurut ahli ITB bahwa harga pokok produksi tiga crane tersebut hanya 2,9 juta dolar AS untuk QCC Palembang, 3,3 juta dolar AS untuk QCC Panjang, dan 3,3 juta dolar AS untuk Pontianak.

Baca juga: 5 Tahun Hirup Udara Bebas, KPK Akhirnya Tahan Mantan Bos Pelindo II RJ Lino

Sementara harga kontrak seluruhnya yang dilakukan Pelindo II adalah 15,5 juta dolar AS atau rata-rata 5 juta dolar AS.

Alex mengatakan kerugian negara yang dihitung BPK justru dari biaya pemeliharaan crane tersebut.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved